Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2022, 17:09 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim rencana pembentukan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat semakin menguat.

Bahkan ia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” papar Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Soal Deklarasi Capres, Nasdem: Kalau Sampai Calon Gampang, tapi Bisa Menang Enggak?

Willy lantas menjelaskan hambatan pembentukan koalisi ketiga partai politik (parpol) tersebut. Pertama soal penjajakan mendalam karena ketiganya belum pernah bekerja sama.

“Tentu ini enggak bisa kawin paksa kan, tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah, ranah antar partai, dan ranah antara kandidat (capres-cawapres) dengan partai,” tuturnya.

Dalam pandangannya, situasi tersebut tak mudah, masing-masing parpol harus menjalani proses sedikit lebih lama.

Baca juga: Ungkap Isi Pembicaraan Surya Paloh dengan AHY dan Syaikhu, Nasdem: Bukan Hal Serius

Sebab kesepakatan harus terjalin pada dua aspek yakni partai dan figur capres dan cawapres yang diajukan.

Ia menegaskan Partai Nasdem sendiri telah mengajukan tiga figur kandidat capres yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Tentu pembicaraan tidak bisa lepas dari tiga nama ini kan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Willy, Nasdem tak ingin pembentukan koalisi hanya fokus pada kesepakatan pengusungan capres-cawapres.

Baca juga: Momen Anies, AHY, Surya Paloh, Syaikhu, dan JK Foto Bersama, Ini Kata Nasdem

Ia menyatakan pihaknya ingin membangun koalisi dengan lebih dulu menyamakan visi dengan PKS dan Partai Demokrat terkait persoalan bangsa.

“Pak Surya Paloh ingin mengajak ketika duduk itu ketemu PKS, Demokrat ya kita berbicara problem kita apa sih? Ini bukan masalah kawin-kawinan, toh sekarang Nasdem tidak punya handicap (batasan) dengan siapapun,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai koalisi ketiga partai ini akan terbentuk dengan Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan keluar sebagai duet pasangan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan pihaknya terbuka dengan kemungkinan tersebut.

Baca juga: Anies-AHY Dinilai Punya Mesin Politik Besar jika Diusung Demokrat-Nasdem-PKS pada Pilpres 2024

Salah satu alasannya, Anies dan AHY adalah figur yang dinilai merepresentasikan perubahan, dan perbaikan, semangat yang diusung Partai Demokrat untuk mengusung figur capres-cawapres.

Anies pun telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti Pilpres 2024 jika ada parpol yang mau memberinya tiket.

Ia cukup optimis karena berbagai survei menunjukan elektabilitasnya sebagai capres cukup tinggi.

"Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih," sebutnya.

Baca juga: Anies Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Nasdem: Menarik!

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan wacana memasangkan Anies dan AHY memang sudah terdengar.

Namun kesepakatan itu belum final karena masih dibahas bersama Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

"Suaranya, infonya sudah ada, tetapi belum final, masih harus duduk bareng bersama lagi," tandas Mardani ditemui di kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.