Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2022, 07:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Sidang etik terhadap Sambo dimulai pada Kamis (25/8/2022) pukul 09.25 WIB, di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Transnational Crime Center (TNCC), Bareskrim Polri.

Baca juga: 17 Jam Menentukan Nasib Ferdy Sambo di Institusi Polri

Ini adalah kemunculan pertama Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana itu.

Diketahui, total ada lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Para tersangka yakni Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka RR, serta asisten rumah tangga Putri yang bernama Kuat Ma'ruf.

Lima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yakni Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 UU KUHP.

Sambo merupakan dalang atau orang yang memerintahkan Bharada E atau Richard Eliezer menembak Brigadir J.

Sementara itu, Bripka RR, Kuat, dan Putri juga turut membantu dalam kejadian pembunuhan Brigadir J.

Sidang etik Sambo dipimpin oleh Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri.

Pengamanan di lokasi sidang etik Sambo cukup ketat. Karena selain personel Divpropam, Polri juga menyiagakan personel Korps Brimob.

Saat menghadiri sidang etik, Sambo mengenakan seragam lengkap dan dikawal oleh 2 orang anggota Provos menuju ruang sidang.

Proses pembukaan sidang dan vonis berjalan terbuka. Namun, dalam pemeriksaan oleh komisi kode etik dilakukan secara tertutup.

Awak media juga hanya diperkenankan melihat jalannya sidang etik Sambo melalui tayangan siaran melalui televisi yang disiapkan Polri di luar ruang sidang.

Sebelum menjalani sidang etik, Sambo mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Hal itu dibenarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Hasil Sidang Etik: Irjen Ferdy Sambo Resmi Dipecat Polri

Akan tetapi, Polri menyatakan surat pengunduran diri Sambo tidak akan berpengaruh terhadap jalannya sidang etik.

"Tidak ada (pengaruh surat pengunduran diri), konteksnya berbeda," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Dedi saat ditemui di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022).

Dedi menyebutkan, pengunduran diri adalah hak Sambo selaku individu. Namun, sidang kode etik harus tetap berjalan untuk membuktikan ketidakprofesionalan Sambo dalam kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Pelaksanaan sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas kepolisian," tuturnya.

15 saksi

Dalam sidang etik terhadap Sambo, Polri menghadirkan 15 saksi. Mereka berada di tempat khusus (patsus) di Mako Brimob, Biro Provos, Rutan Bareskrim, dan di luar patsus.

"Untuk saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini, totalnya ada 15," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah dalam jumpa pers di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta.

Nurul menyampaikan, para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J turut dihadirkan, seperti Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Bharada E tidak dihadirkan langsung, melainkan melalui telekonferensi.

Baca juga: Irjen Ferdy Sambo Akan Layangkan Banding Usai Dipecat

"Saksi dari tempat khusus Bareskrim: RR (Ricky Rizal), KM (Kuat Ma'ruf), RE (Richard Eliezer). RE hadir melalui Zoom," kata Nurul.

Selain itu, saksi yang dihadirkan dari Patsus di Mako Brimob adalah HK (Brigjen Pol Hendra Kurniawan), BA (Brigjen Pol Benny Ali), AN (Kombes Agus Nurpatria), S (Kombes Susanto), BH (Kombes Budhi Herdi).

Saksi yang dihadirkan dari patsus Provos Propam adalah RS (AKBP Ridwan Soplanit), AR (AKBP Arif Rahman), ACN (AKBP Arif Cahya), CP (Kompol Chuk Putranto), RS (AKP Rifaizal Samual).

Kemudian, saksi yang dihadirkan dari luar patsus adalah HN (Brigjen Pol Hari Nugroho) dan MB (Kombes Murbani Budi Pitono).

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com