Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

17 Jam Menentukan Nasib Ferdy Sambo di Institusi Polri

Kompas.com - 26/08/2022, 06:48 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menghasilkan keputusan berupa pemecatan secara tidak hormat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Ferdy Sambo dari institusi Polri.

Sambo terbelit masalah etik lantaran menjadi komposer sekaligus konduktor dalam "orkestra" pembunuhan anak buahnya sendiri, yaitu Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Sambo diduga menjadi dalang pembunuhan, menyeret banyak anggota kepolisian untuk merekayasa berbagai bukti dan kronologi dengan tujuan membebaskan dia dari segala tuduhan.

Baca juga: Ferdy Sambo Ajukan Banding Setelah Dipecat, Ini Jawaban Polri

Pemecatan itu diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berjalan selama 17 jam terhitung sejak Kamis (25/8/2022) pagi pukul 09.00 WIB hingga Jumat (26/8/2022) pukul 02.00 WIB.

"Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkan) Komjen Ahmad Dofiri yang memimpin sidang etik Ferdy Sambo.

Sidang tersebut digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Lantas apa saja yang terjadi selama 17 jam persidangan yang menentukan nasib Ferdy Sambo di institusi Polri?

Berikut sederet fakta sidang yang berujung pemecatan Ferdy Sambo secara tidak hormat dari kepolisian:

Tujuh pelanggaran etik

Dalam sidang yang memutuskan pemecatan Ferdy Sambo, disebutkan ada tujuh pelanggaran etik yang dilakukan oleh suami Putri Candrawathi itu.

Pertama, Sambo dinilai melanggar etika kelembagaan dan merusak citra kepolisian yang tertuang Pasal 13 Ayat 1 PP1/2003 juncto Pasal 5 Ayat 1 hruf B Perpol 7/2022.

Baca juga: Menunggu Kejujuran Istri Ferdy Sambo demi Penuntasan Kasus Brigadir J

Kedua, Sambo dinilai melanggar etika kepribadian yang jujur dan bertanggung jawab dalam Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol 7/2022.

Ketiga, Sambo disebut tidak menghormati dan tidak mentaati norma hukum yang berlaku sesuai Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2002.

Keempat, Sambo dinilai membuat pemufakatan pelanggaran Komisi Kode Etik Polri (KEPP) dan pelanggaran tindak pidana sesuai Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 10 Ayat 1 huruf F Perpol 7/2022.

Kelima, Sambo terbukti melanggar larangan memberikan perintah bawahannya yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan yang tertera dalam Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 11 Ayat 1 huruf A Perpol 7/2022.

Keenam, terkait wewenang yang dijabat Sambo tetapi tidak dijalankan secara bertanggung jawab sesuai Pasal 13 Ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 11 Ayat 1 huruf B Perpol 7/2022.

Halaman:


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com