Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Kompas.com - 19/08/2022, 20:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur tahun 2017-2018 Budi Setiawan sebagai tersangka kasus suap. 

Ia diduga menerima fee hingga Rp 10 miliar terkait alokasi Bantuan Keuangan untuk kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2018.

Baca juga: KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Sebagian uang tersebut juga didapatkan saat ia menjabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2014-2016.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, kasus ini bermula saat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dilantik pada 2013. 

Syahri kemudian meminta dukungan pembangunan Tulungagung dengan menemui Kepala Bappeda Jawa Timur saat itu.

Syahri memerintahkan bawahannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sutrisno dan Kepala Dinas Pengairan, Permukiman dan Perumahan Rakyat Sudarto melanjutkan hasil pertemuan tersebut.

Mereka diminta menghubungi pihak Bappeda dan BPKAD Jatim.

“Agar Tulungagung mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Sebagai informasi, Bappeda memiliki wewenang melakukan analisis atas kebutuhan kabupaten atau kota. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk disetujui.

Akan tetapi, Bappeda juga memberikan wewenang pembagian alokasi Bantuan Keuangan itu ke BPKAD.

Hal ini membuat Budi Setiawan yang saat itu menjadi Kepala BPKAD bisa mengatur rekomendasi alokasi Bantuan Keuangan ke kabupaten atau kota tertentu.

“Keputusan akhir atas pembagian tersebut tetap ada pada kepala Bappeda,” tutur Karyoto.

Baca juga: KPK Cekal Eks Komisaris Bank Jatim dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Pada tahun yang sama, dua anak buah Bupati Tulungagung, Sudarto dan Sutrisno menemui Budi Setiawan dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jawa Timur Budi Juniarto secara terpisah.

Dalam pertemuan dengan Budi Juniarto, anak buah Syahri Mulyo itu mengajukan proposal terkait Bantuan Keuangan infrastruktur Tulungagung.

Mereka sepakat Bappeda Jatim akan mendapat 7,5 persen dari Bantuan Keuangan yang cair.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com