Kompas.com - 19/08/2022, 19:12 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur 2014-2016 Budi Setiawan.

Budi yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2017-2019 terjerat kasus suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Bupati Tulungagung saat itu, Syahri Mulyo dan Direktur PT Kediri Putra tigor Prakasa.

Baca juga: KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Karyoto mengatakan, setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, Budi ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka Budi Setiawan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/8/2022).

Karyoto mengatakan, Budi akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan di rumah tahanan (Rutan) KPK Kavling C1. Penahanan terhitung mulai 19 agustus hingga 7 September.

Baca juga: KPK: 3 Wakil Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019 Diduga Minta Uang Pengesahan APBD ke Bupati

Budi diduga menerima suap karena membantu mencairkan dana Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung saat menjabat BPKAD sebesar Rp 3,5 miliar.

Sementara, saat menjabat Bappeda, Budi juga membantu mencairkan Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Tulungagung. Ia diduga mendapatkan suap sebesar Rp 6,75 miliar.

Baca juga: KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

Budi kemudian disangka dengan Pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan bawahannya telah diproses hukum.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 700 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Nasional
Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Nasional
Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Nasional
Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Nasional
Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Nasional
Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot

Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.