Kompas.com - 12/08/2022, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berharap agar polarisasi masyarakat yang terjadi akibat pemilu tidak terjadi lagi pada 2024 nanti.

Menurutnya, kunci untuk mengakhiri polarisasi tersebut adalah dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang saat ini 20 persen.

"Jangan pernah itu. Memang, gara-gara yang 20 persen threshold itu, memang seperti kata-kata pengamat yang tajam, itu akan melestarikan 6L. Lagi-lagi lu, lagi-lagi lu," kata Amien setelah mendaftarkan Partai Ummat sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Partai Ummat Minta PKPU soal Pendaftaran Parpol Pemilu 2024 Segera Disahkan

Mantan Ketua MPR tersebut menyampaikan, seandainya ambang batas pencalonan presiden dihapus, siapa tahu akan muncul bibit unggul lain yang brilian.

"Yang luar biasa akan muncul," ucap Amien.

"Kalau cuma dua, ini kan makin pecah gitu ya. Tapi ini saya kira berat ya," imbuhnya.

Meskipun demikian, diakuinya, Partai Ummat  belum terpikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menghapus ketentuan presidential threshold 20 persen.

Baca juga: Ingin Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Targetkan Satu Caleg di Tiap Dapil

"Nanti, nanti. Kita kan belum sah (sebagai peserta pemilu), harus diverifikasi dulu," ucapnya.

Ia juga mengaku bahwa partainya belum memikirkan rencana koalisi untuk menyusun calon presiden pada 2024 mendatang.

Namun, kata dia, Partai Ummat sudah memiliki gambaran ideal bagi sosok calon presiden yang akan memimpin negara kelak.

"Yang bisa usaha selamat tinggal kepada sistem sekarang ini yang terlalu dikuasai oleh oligarki," ujar Amien.

Baca juga: Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Sebagai informasi, akibat kebijakan presidential threshold, maka hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI yang dapat mencalonkan presiden.

Akibatnya, partai-partai dengan perolehan korupsi yang tidak terlalu banyak harus mencari rekan koalisi agar gabungan kursi mereka mencapai 20 persen.

Hal ini menyebabkan kian sedikitnya poros politik yang dapat mengusung calon presiden, sehingga kemungkinan untuk munculnya banyak alternatif calon presiden semakin menipis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.