Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Kompas.com - 12/08/2022, 15:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa partainya menargetkan 5,6 juta suara sah nasional di Pemilu 2024 atau sesuai ambang batas minimum atau parliamentary threshold 4 persen untuk masuk ke DPR RI.

Dia optimistis karena pemilih potensial Partai Buruh, jika dihitung dari para anggota serikat buruh yang terafiliasi dengan partainya, bisa mencapai 10-15 juta orang.

"Captive market kami tetap, 10 juta. Anggota kita yang sekarang anggota organisasi partai buruh tuh 10 juta (anggota), dengan keluarga kan bisa 5 juta. Targetnya 4 persen, 4 persen dari suara sah nasional," ungkap Said setelah mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Partai Buruh Long March ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

"Kalau kita anggap suara sah nasional adalah sama dengan yang 2019, (sekitar) 140 juta, dikali 4 persen maka 5,6 juta (suara)," lanjutnya.

Said meyakini Partai Buruh dapat lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU RI sehingga dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Menurutnya, ada 5 provinsi "emas" yang diperkirakan akan mendulang suara bagi partai bercorak jingga tersebut.

"Jawa Barat 3 juta (suara). Kami yakin jawa barat 3 juta, karena anggota kami di sana 10 juta. Kedua, Banten 1 juta, kota seribu pabrik. Ketiga, Jawa Timur sejuta. Keempat DKI Jakarta 750.000 suara sah. Kelima Kepulauan Riau, Batam, 750.000," ujar Said.

Baca juga: Tukang Sayur hingga Pedagang Starling Ramaikan Pendaftaran Partai Buruh ke KPU

"Ini pemetaan yang benar, bukan bluffing. Yang benar harus dibilang benar, supaya nanti tidak dicurangi, maka target 5,6 juta tercapai," kata dia.

Ia juga meyakini, berkaca pada fenomena di beberapa negara, Partai Buruh akan bisa berkuasa dalam 3 kali keikutsertaan dalam pemungutan suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Pilkada di Jakarta Dihapus, Gubernur Ditunjuk Presiden lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Pilkada di Jakarta Dihapus, Gubernur Ditunjuk Presiden lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com