Kompas.com - 11/08/2022, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyatakan ragu dengan alasan demi pembangunan terkait wacana penempatan perwira TNI aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga.

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia berharap dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI maka para perwira bisa ditempatkan di kementerian/lembaga dengan permintaan dari institusi itu dan dengan izin presiden.

"Kami menilai wacana perwira militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang didorong oleh Luhut Binsar Panjaitan, diragukan hal tersebut bertujuan untuk pembangunan dan penataan TNI," kata Al Araf dalam siaran pers yang diterima, Kamis (11/8/2022).

Menurut Al Araf, dalih lain untuk bisa menempatkan militer aktif di jabatan sipil kementerian/lembaga adalah karena terjadi penumpukan perwira di TNI. Hal itu mengakibatkan ada sejumlah kalangan perwira yang tidak mendapatkan posisi atau non-job.

Baca juga: Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Al Araf mengatakan, ada cara lain untuk mengatasi persoalan menumpuknya perwira non-job di tubuh TNI. Caranya adalah dengan perbaikan proses rekrutmen prajurit, pendidikan, kenaikan karir dan kepangkatan.

"Berbagai agenda tersebut jauh lebih penting untuk dilakukan, bukan membuka ruang penempatan mereka pada jabatan-jabatan sipil yang hanya akan memunculkan masalah baru di kemudian hari," ucap Al Araf.

Al Araf mengatakan, jika usulan Luhut untuk melakukan revisi UU TNI ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka dia memperkirakan akan memicu gejolak baru di tengah masyarakat.

Apalagi usulan Luhut itu juga dikaitkan dengan upaya membangkitkan kembali gagasan dwifungsi militer yang dihapus selepas rezim Orde Baru tumbang dalam gerakan Reformasi.

"Jika usulan tersebut diakomodir dalam revisi UU TNI, tidak hanya akan merusak dinamika internal TNI, tapi juga kehidupan politik demokrasi," ujar Al Araf.

Menurut Luhut, ada syarat yang harus diterapkan supaya prajurit aktif TNI bisa menempati posisi di kementerian/lembaga.

Baca juga: Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

"Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD, Jumat (5/8/2022) lalu.

Menurut Luhut, jika hal itu terwujud, tidak ada lagi perwira-perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan-jabatan tak perlu sehingga kerja TNI AD semakin efisien.

Para perwira tinggi AD, kata pensiunan jenderal itu, nantinya juga tidak perlu berebut jabatan karena mereka bisa berkarir di luar institusi militer.

"Sebenarnya TNI itu nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD, bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian," ujar Luhut.

Ia menambahkan, ketentuan yang ia usulkan itu sudah berlaku bagi perwira aktif Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian/lembaga.

"Jadi saya berharap TNI dalam hal ini dengan Kemhan nanti kalau bisa supaya masukkan satu pasal ini kepada perubahan UU TNI," kata dia.

Baca juga: Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Ketentuan mengenai penugasan anggota TNI di institusi pemerintah sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pada ayat pertama, disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Lalu, pada ayat 2 diatur, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden.

Kemudian, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Penempatan itu didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.

Baca juga: Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Lalu, pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, usulan perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian dan lembaga baru sebatas diskursus.

"Itu baru diskursus," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Saat disinggung lebih lanjut soal pandangan terhadap revisi UU tersebut, mantan panglima TNI itu pun menyatakan semua tergantung DPR.

"Tergantung DPR. Kalau pimpinan DPR buka situasi itu," tambah Moeldoko.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Dian Erika Nugraheny | Editor : Sabrina Asril, Krisiandi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Nasional
Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Nasional
Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Nasional
Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Nasional
Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.