Kompas.com - 09/08/2022, 10:01 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki usia ke 19 tahun pada tahun ini sejak didirikan pada 2019 silam.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan citra KPK dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Berdasarkan survei periode 19-21 Juli, citra KPK berada di titik terendah, yakni 57 persen.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan citra KPK mengalami tren penurunan setelah Revisi UU KPK disahkan pada 2019.

“Pengesahan UU ini memang sempat mendapat penolakan keras dari publik,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).

Dalam catatan Litbang Kompas, citra KPK sempat berada di angka 88,5 persen pada Januari 2015. Persepsi positif terhadap lembaga ini kemudian turun ke angka 73,5 pada Oktober 2016 hingga menyentuh angka 68,8 persen.

Persepsi positif tersebut terus mengalami pasang surut. Namun, pada 2019 hingga Juli 2022, kenaikan citra positif KPK tidak pernah menyentuh angka 80 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Rangga mengungkapkan, hampir seperempat respondennya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinila publik sebagai kelemahan utama KPK era FIrli Bahuri.

Selain itu, menurut seperlima responden kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga dinilai sebagai penyebab melemahnya KPK.

“Dapat dipahami, perubahan status serta kehadiran mekanisme kontrol dalam bentuk Dewas berpotensi membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK rentan terganggu konflik kepentingan,” ujar Rangga.

Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Komisi Pemberantasan KorupsiDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi
Tidak hanya citra baik KPK merosot, publik juga tidak yakin saat ini lembaga antikorupsi itu dipimpin orang-orang yang bebas dari korupsi.

Hal ini salah satunya dipicu kasus dugaan gratifikasi yang menyandung Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun, sebagaimana diketahui, belum sempat kasusnya disidangkan Lili mengundurkan diri.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

“Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi,” kata Rangga.

Rangga mengatakan isu integritas selalu muncul saat menanyakan kelebihan maupun kelemahan KPK.

Kasus pelanggaran etik di era FIrli Bahuri sudah berulang kali terjadi. Sebelum kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina mencuat, Lili juga pernah tersandung masalah etik.

Mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Perbuatan Lili akhirnya disidangkan dan dinyatakan bersalah.

Selain itu, pelanggaran etik juga pernah dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu menjadi kontroversi karena naik helikopter dalam perjalanan pribadinya.

Namun, Firli hanya mendapat sanksi berupa teguran tertulis. Karena itu, Rangga mengaku tidak heran banyak respondennya kurang puas dengan pimpinan KPK Jilid lima.

“Setidaknya tiga dari empat responden berpendapat, pimpinan KPK saat ini belum mampu membawa lembaga ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya,” ujar Rangga.

Survei ini dilakukan melalui sambungan telepon pada 19-21 Juli dengan 502 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Responden yang dipilih minimal berusia 17 tahun yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Respons KPK

Ketua KPK Firli Bahuri setelah memberikan pembekalan ke sejumlah kader PKB,, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Ketua KPK Firli Bahuri setelah memberikan pembekalan ke sejumlah kader PKB,, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).
Menanggapi hal ini, Firli menyatakan tidak alergi terhadap berbagai hasil survei. Ia mengaku selalu membaca hasil survei dan menjadikannya sebagai masukan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Firli mengatakan pihaknya bahkan memanggil pihak yang melakukan survei dan menanyakan metodologinya.

Menurutnya, tidak ada hasil survei yang salah. Hanya saja, menurutnya, waktu pengambilan survei tersebut akan mempengaruhi jawaban responden.

“Jadi kalau seandainya anda lakukan survei di saat misalnya kenaikan BBM, pertanyaannya satu saja, ‘apakah pemerintah pro rakyat? Pasti jawabannya, tidak,” kata Firli dalam konferensi pers yang digelar di Gedung merah Putih KPK, Senin (8/8/2022).

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dengan jumlah koruptor yang ditangkap.

Baca juga: Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Menurut Ali, keberhasilan itu juga dilihat dari pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi. Karena itu, KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri membuat program pendidikan antikorupsi.

“Oleh karenanya, KPK penting menguatkan pemberantasan korupsi tidak hanya melalui strategi represif, tapi juga strategi preventif dan edukatif,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.