Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat, Urgensi dan Respons Pemerintah

Kompas.com - 23/07/2022, 17:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Data menunjukkan pemberian dosis keempat khususnya pada kelompok rawan, lansia, komorbid, memberikan proteksi perlindungan 64 persen dari potensi masuk rumah sakit, dan 72 persen proteksi dari kematian untuk kelompok rawan," terang Dicky.

Baca juga: Sudah Vaksin Booster Covid-19, Pengguna Kereta Api Antarkota Tak Perlu Tunjukkan Hasil Negatif Tes Antigen dan PCR

Dicky menuturkan, pemberian vaksin dosis keempat bertujuan untuk merespons varian-varian baru virus Covid-19, termasuk Omicron dan turunannya.

Tidak heran, banyak negara maju dan berkembang mulai mengakselerasi dosis keempat.

Idealnya, sebut Dicky, vaksin dosis keempat diberi setelah seseorang menerima vaksin dosis ketiga sekitar 4 bulan sebelumnya.

Dia meyakini, pemberian vaksin ini mampu mengurangi angka kematian akibat Covid-19.

"Data di AS menunjukkan kalau (usia) di atas 50 tahun belum mendapatkan dosis keempat sejak 4 bulan menerima dosis ketiga, maka risiko kematian 4 kali lebih tinggi," tuturnya.

Respons Kemenkes

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun telah buka suara terkait wacana vaksinasi dosis keempat ini.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, saat ini pihaknya masih mendorong cakupan vaksinasi dosis ketiga untuk terus ditingkatkan.

Baca juga: Covid-19 Masih Ada, Masyarakat Diimbau Vaksin Booster demi Tekan Angka Kematian

Pasalnya, cakupan vaksinasi booster dosis ketiga masih belum sempurna. Pemerintah sendiri baru mewajibkan vaksin booster sebagai syarat masuk mal, perkantoran, hingga syarat perjalanan sejak 17 Juli 2022.

"Sampai saat ini pemerintah/Kemenkes masih mendorong cakupan booster pertama," ucap Maxi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Kendati demikian, kata Maxi, tak menutup kemungkinan vaksin dosis keempat menjadi opsi lanjutan.

Oleh karenanya, Kemenkes mendorong masyarakat segera mengakses vaksinasi dosis ketiga di sentra-sentra vaksinasi yang telah tersedia.

Baca juga: Vaksinasi Booster Akan Diwajibkan pada Sejumlah Kegiatan Masyarakat

Sementara, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengatakan, vaksin dosis empat untuk masyarakat umum mulai dipertimbangkan pemerintah karena adanya prediksi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

"Beberapa negara sudah mulai dosis empat (booster) kedua. Perencanaan itu sudah ada pertimbangannya di Indonesia, karena pandemi jangka panjang," kata Syahril yang dikonfirmasi via telepon di Jakarta, Jumat.

Syahril menyebutkan, sejumlah pakar epidemiologi memperkirakan status pandemi Covid-19 di dunia akan berlangsung lama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com