Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat, Urgensi dan Respons Pemerintah

Kompas.com - 23/07/2022, 17:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana vaksinasi Covid-19 booster kedua alias vaksin dosis keempat mengemuka.

Sejumlah pihak mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan vaksinasi dosis empat lantaran virus corona terus bermutasi.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman berpendapat, perkembangan mutasi virus corona dapat menurunkan efikasi vaksin, sehingga vaksin dosis ketiga atau booster saja belum cukup.

"Sekarang tiga dosis pun sudah terancam menurun lagi ini efektivitasnya dalam memberikan proteksi," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Sederet Aturan Terbaru Hadapi Lonjakan Covid-19: Syarat Vaksin Booster hingga Larangan ke Luar Negeri

Lantas, seberapa penting vaksinasi dosis keempat? Siapa seharusnya yang jadi sasaran? Dan bagaimana pemerintah menyikapi usulan ini?

Kelompok rentan

Seiring dengan mutasi virus corona yang terus berkembang, Dicky mengatakan, efektivitas vaksin akan terus menurun.

Kendati demikian, vaksin tetap dibutuhkan untuk mencegah keparahan infeksi Covid-19.

Vaksin booster disebut mampu menekan angka kematian atau mencegah pasien Covid-19 dirawat di ruang ICU rumah sakit.

"Ketika (virus corona) ini menimpa orang yang belum di-booster (pasien mungkin) meninggal. Jadi vaksin ini memang terbukti ada kelemahan bahwa dia belum bisa mencegah (infeksi virus corona) 100 persen, tidak terinfeksi bukan berarti sakit," ucapnya.

Baca juga: Berlaku 17 Juli, Pengguna Kereta Api Jarak Jauh Harus Vaksin Booster

Menurut Dicky, untuk tahap awal, pemerintah bisa memberikan vaksin dosis keempat ke kelompok yang urgen. Misalnya, kalangan lanjut usia (lansia) dan orang dengan komorbid atau penyakit bawaan.

Selain itu, petugas pelayan publik seperti tenaga kesehatan dan guru atau pengajar juga patut dipertimbangkan mendapat vaksinasi lanjutan ini.

"Penting sekali upaya vaksinasi booster dosis keempat ini untuk melindungi orang-orang yang sudah lebih dari 3 bulan 4 bulan yang lalu mendapatkan dosis ketiganya, terutama di kelompok rawan atau berisiko, baik dari kondisi tubuh maupun dari sisi pekerjaan," ujar Dicky.

Lindungi 72 persen

Dorongan pemberian vaksinasi dosis keempat ini tak lepas dari sejumlah studi yang membuktikan efektivitasnya.

Menurut Dicky, terdapat studi di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa vaksin dosis keempat memberikan perlindungan ekstra kepada penerimanya.

Mekipun terinfeksi virus corona, kelompok rentan mampu terlindungi dari kematian hingga 74 persen jika sudah menerima vaksin dosis empat ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com