Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Belum Pikirkan Calon untuk Pilpres 2024, Fokus Tangani Krisis

Kompas.com - 22/07/2022, 20:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa saat ini partainya belum memikirkan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, skala prioritas PDI-P saat ini adalah bergerak ke masyarakat. Apalagi, Indonesia belum selesai menghadapi pandemi Covid-19 dan sejumlah krisis lainnya.

"Belum selesai pandemi, sudah ada krisis pangan. Pendidikan masih jadi tantangan riil kita. Perguruan tinggi kita masih kalah sama Singapura dan Malaysia. Ini tantangan kita,” kata Hasto dalam kata sambutannya saat pelantikan pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) di Kantor DPD PDI-P Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Harus Senapas, Tak Mungkin Campur Minyak dan Air

Hasto menyoroti kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi krisis. Sehingga, Indonesia bisa saja terkena dampaknya.

Oleh karena itu, PDI-P memandang, rakyat harus diperkuat untuk menghadapinya dan hal itu menjadi skala prioritas partai.

"Kami terus mendorong Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim dengan konsepsi Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional kita. Pekerjaan rumah Pak Nadiem sangat berat karena mewarisi berbagai persoalan pendidikan yang sistemik sejak zaman Orde Baru,” tegas Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Perlu Tim Khusus untuk Safari Politik Puan ke Parpol Lain

Di sisi lain, Hasto mengatakan, pihaknya tak yakin bila seorang capres ditetapkan sekarang, maka kualitasnya akan langsung berubah jadi baik.

“Ketika capres ditetapkan (parpol), misal hari ini, sementara KPU melakukan penetapan tahun depan, apakah 6-8 bulan ini akan merubah kualitas seseorang calon itu? Tidak," ucapnya.

Sebab, kualitas seorang capres ditentukan oleh kualitas gemblengan dan kaderisasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com