Salin Artikel

PDI-P Belum Pikirkan Calon untuk Pilpres 2024, Fokus Tangani Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa saat ini partainya belum memikirkan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, skala prioritas PDI-P saat ini adalah bergerak ke masyarakat. Apalagi, Indonesia belum selesai menghadapi pandemi Covid-19 dan sejumlah krisis lainnya.

"Belum selesai pandemi, sudah ada krisis pangan. Pendidikan masih jadi tantangan riil kita. Perguruan tinggi kita masih kalah sama Singapura dan Malaysia. Ini tantangan kita,” kata Hasto dalam kata sambutannya saat pelantikan pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) di Kantor DPD PDI-P Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Hasto menyoroti kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi krisis. Sehingga, Indonesia bisa saja terkena dampaknya.

Oleh karena itu, PDI-P memandang, rakyat harus diperkuat untuk menghadapinya dan hal itu menjadi skala prioritas partai.

"Kami terus mendorong Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim dengan konsepsi Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional kita. Pekerjaan rumah Pak Nadiem sangat berat karena mewarisi berbagai persoalan pendidikan yang sistemik sejak zaman Orde Baru,” tegas Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengatakan, pihaknya tak yakin bila seorang capres ditetapkan sekarang, maka kualitasnya akan langsung berubah jadi baik.

“Ketika capres ditetapkan (parpol), misal hari ini, sementara KPU melakukan penetapan tahun depan, apakah 6-8 bulan ini akan merubah kualitas seseorang calon itu? Tidak," ucapnya.

Sebab, kualitas seorang capres ditentukan oleh kualitas gemblengan dan kaderisasinya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/20464031/pdi-p-belum-pikirkan-calon-untuk-pilpres-2024-fokus-tangani-krisis

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke