Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Sarankan Polri Nonaktifkan Ferdy Sambo

Kompas.com - 18/07/2022, 18:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Pandjaitan menyarankan Polri agar mencopot sementara atau menonaktifkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Hal ini dilakukan agar kasus dugaan polisi tembak polisi di kediaman Sambo dapat berjalan lancar.

"Ya dan mudah-mudahan Minggu ini ada titik terang. Dari mulai soal pencopotan kemudian keseriusan mengungkap kasus ini," kata Trimedya saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Baca juga: [KLARIFIKASI] Irjen Ferdy Sambo Belum Dicopot dari Jabatan Kadiv Propam Polri

Trimedya beralasan, penonaktifan ini perlu dilakukan karena posisi Sambo merupakan Kadiv Propam.

Kemudian, tempat kejadian perkara (TKP) dugaan polisi tembak polisi antara Brigradir J dan Bharada E juga di kediamannya.

"Karena Propam ini kan ditakutin di polisi karena memeriksa polisi-polisikan, itu kan jabatan yang sangat strategis. Supaya melancarkan proses penyidikan yang menunjukan keseriusan Polri mengungkap kasus ini dinonaktifkan saja dulu," tutur dia.

Baca juga: Irjen Ferdy Sambo Tak Kunjung Dinonaktifkan, Pengusutan Kasus Brigadir J Dikhawatirkan Muat Konflik Kepentingan

Lebih lanjut, Trimedya memberikan target satu bulan kepada tim khusus Polri untuk menyelesaikan kasus baku tembak tersebut.

Menurutnya, tenggat waktu tersebut sudah cukup untuk menuntaskan kasus disertai penjelasan pada publik.

"Paling lama 1 bulan ya. Paling lama. Mudah-mudahan dua minggu selesai lah," kata Trimedya.

Baca juga: Terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo, LPSK Akan Lakukan Asesmen Psikologis

Dia menambahkan, waktu satu bulan sudah cukup bagi tim khusus Polri mengungkap kasus itu lantaran beranggotakan personel yang mumpuni dan berpengalaman.

"Karena kan memang jagoan-jagoan semua timnya kan," imbuh Trimedya.

Sebelumnya, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu segera menonaktifkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Baca juga: Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo Disebut Sudah 2 Kali Diperiksa Terkait Tewasnya Brigadir J

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas pengusutan kasus baku tembak yang melibatkan dua anggota kepolisian dan menewaskan Brigadir J di kediaman Ferdy.

"Seharusnya Kapolri menonaktifkan Irjen Sambo untuk menjaga objektivitas Propam mengingat kasus ini melibatkan 3 orang di lingkungan terdekatnya," kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Komnas HAM Mohon Dukungan Publik Usut Kematian Brigadir J di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Bambang khawatir pengusutan kasus ini menjadi tak objektif jika Ferdy masih aktif bertugas di kepolisian.

Sebabnya, kasus ini melibatkan sedikitnya tiga orang terdekat Ferdy yakni Brigadir J yang bertugas sebagai sopir Kadiv Propam itu, lalu Bharada E yang bertindak sebagai ajudan, dan istri Ferdy.

Untuk penonaktifan Sambo, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta semua pihak menunggu proses yang tenga dilakukan Mabes Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J.

Pernyataan ini Gatot sampaikan saat ditanya terkait perlu atau tidaknya Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan.

“Kita semua dalam proses, jadi saya minta teman-teman menunggu saja,” kata Gatot kepada wartawan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jumat (15/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com