Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/07/2022, 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Dalam aturan yang diteken pada 12 Juli 2022 ini dijelaskan soal insentif yang diberikan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Dilansir dari salinan lembaran PP yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (18/7/2022), pada pasal 33 disebutkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Insentif yang diberikan dapat berupa dua hal, yakni insentif fiskal dan/atau insentif non-fiskal.

Kemudian, pada pasal 34 dijelaskan soal teknis dua jenis insentif tersebut.

Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat dapat berupa fasilitas perpajakan, fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau fasilitas di bidang cukai.

Baca juga: Bapak Jokowi, Kami Minta Listrik, Kami Capek Belajar Pakai Lampu Pelita

Kemudian, fasilitas fiskal yang dapat diberikan pemerintah daerah berupa insentif perpajakan daerah dan/atau insentif retribusi.

Adapun pemberian fasilitas sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, kepabeanan dan bea cukai.

Baca juga: Apresiasi Jokowi untuk 3 Gelar di Singapore Open 2022

Kemudian, pada pasal 35 dijelaskan soal teknis pemberian insentif non-fiskal yang dapat berupa:

a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha ekonomi kreatif.

b. kemudahan akses tempat usaha ekonomi kreatif.

c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang ekonomi kreatif.

d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual.

e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha ekonomi kreatif.

f. kemudahan akses bantuan hukum usaha ekonomi kreatif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.