Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi Turun

Kompas.com - 15/07/2022, 15:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terkoreksi, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Indopol Survey & Consulting. 

Bila dibandingkan survei yang sama pada Januari lalu, kepuasan publik terhadap Jokowi turun 6,51 persen pada survei Juni 2022.

"Tingkat kepuasan kinerja kepada presiden Jokowi, ada tren kecenderungan yang menurun dari survei bulan Januari di angka 72,93 persen turun jadi 66,42 persen," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: ICW Sesalkan Jokowi Tandatangani Surat Pengunduran Diri Lili

Di sisi lain, ketidakpuasan responden terhadap Jokowi mencapai 28,78 persen atau naik dibandingkan Januari 2022 yang hanya 24,23 persen.

Dari sisi wilayah, responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera.

"Sementara di lain wilayah itu menganggap kinerja presiden Jokowi puas," tambahnya.

Adapun di Sumatera, responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi sebesar 37,69 persen. Kemudian, DKI Jakarta 48 persen dan Jawa Barat 41,43 persen.

Baca juga: Bertemu Aktivis 98, Jokowi Bahas Situasi Ekonomi hingga Isu Agraria

Lalu, responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi tersebar di Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan, Banten, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, kepuasan terhadap penegakan hukum juga mengalami penurunan dari 64,55 persen menjadi 57,07 persen.

Kemudian, kepuasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga menurun, dari Januari 70,08 persen menjadi 64,39 persen pada Juni.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan kepada 1.230 responden dengan margin of error sekitar 2,8 persen.

Baca juga: [HOAKS] Jokowi Menunjuk Ahok sebagai Menteri Pergadangan

Tingkat kepercayaan survei 95 persen. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tatap muka pada kurun waktu 24 Juni sampai 1 Juli 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com