Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 51,3 Responden Nilai Kinerja Jaksa Buruk dalam Penegakan Hukum

Kompas.com - 18/07/2022, 13:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 5-7 Juli menunjukan mayoritas publik menilai kinerja jaksa buruk dalam penegakan hukum saat ini.

Hasil survei itu mengungkapkan sebanyak 51,3 persen responden menilai kinerja jaksa buruk.

Sementara 45,7 persen responden mengatakan kinerja jaksa pada penegakan hukum sudah baik dan 3 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

“Temuan ini menjadi catatan penting di tengah harapan publik yang menginginkan hadirnya sosok jaksa yang berkualitas dan independen dalam menangani berbagai kasus hukum,” papar peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni dikutip dari Kompas.id, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 32,3 Persen Responden Nilai Kejagung Sudah Serius Tangani Korupsi, 29,6 Anggap Belum

Lantas dari survei yang sama, publik menyampaikan sejumlah hal untuk memperbaiki kinerja jaksa.

Pertama, sebanyak 34,4 persen mengatakan perbaikan kualitas jaksa bisa dilakukan dengan rekrutmen atau pemilihan jaksa yang lebih transparan.

Kedua, sebesar 30 persen responden menilai perbaikan kualitas terjadi jika praktik nepotisme dihilangkan.

Ketiga, 26 persen responden menyampaikan agar dilakukan peningkatan pendidikan jaksa.

“Artinya mayoritas publik meyakini adanya praktik nepotisme itu menyebabkan banyak calon jaksa berkualitas belum terserap baik,” sebut Anita.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Baik Kejaksaan Agung Turun Signifikan sejak 2021

Diketahui survei Litbang Kompas ini melibatkan 504 responden berusia minimal 17 tahun yang diambil dari 34 provinsi. Sampel diambil secara acak berdasarkan responden panel Litbang Kompas.

Jajak pendapat itu menggunakan metode wawancara melalui sambungan telefon dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com