Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2022, 11:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih menunggu laporan dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) terkait dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap 25 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Sabah, Malaysia.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha Nugraha mengatakan, laporan dari KBMB diperlukan lantaran Koalisi itu sudah melakukan komunikasi dengan para PMI yang turut menjadi korban.

"Saat ini kami masih menunggu detil data tersebut dari KBMB. Tentu kami mohon bantuan dari KBMB, karena KBMB yang sudah melakukan komunikasi dengan para korban," kata Judha kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Judha menuturkan, data yang diminta Kemenlu meliputi nama korban, waktu kejadian, tempat kejadian, dan jenis kekerasna yang dialami beserta bukti lain yang diperlukan.

Sejatinya, kata Judha, berdasarkan pemeriksaan post mortem, 25 PMI yang meninggal disebabkan karena sakit, baik karena Covid-19, jantung, Pneumonia, penyakit infeksi dan penyakit-penyakit komorbid dari Covid-19.

Namun, dia mengaku, kementerian tidak hanya akan melihat data dari pemeriksaan post mortem untuk menyimpulkan penyebab kejadian. Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan KBMB untuk mendalami lebih lanjut.

"Jadi untuk kekerasan itu perlu pendalaman lebih lanjut. Kita kan perlu data detil. Nah data itu kami tunggu dari KBMB dan hingga saat ini kami belum terima," beber Judha.

Adapun penyebab 25 PMI yang meninggal itu didapat Kemenlu ketika berkomunikasi dengan perwakilan RI di Malaysia, utamanya KJRI Kota Kinabalu dan Konsulat RI di Tawau, yang mengadakan pertemuan dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia pada 28 Juni 2022.

Baca juga: Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemudian, Kemenlu ketika berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Kedutaan Besar Malaysia juga telah menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan data PMI yang meninggal.

"Namun, sekali lagi itu data post mortem. Ketika ada informasi lain yang disampaikan oleh teman-teman KBMB berdasarkan hasil wawancara mereka, itu akan kami tindaklanjuti. Jadi kami tentu tidak hanya rely on data post mortem," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, 149 buruh migran asal Indonesia, disebut meninggal di dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia yang diduga diperlakukan tidak manusiawi dan dugaan kekerasan.

Menurut anggota Koalisi Buruh Migran Berdaulat, KBMB Abu Mufakhir, WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak layak dan tak punya akses ke kesehatan.

Tim pencari fakta dari KBMB, menemukan selama 2021 hingga juni 2022, 149 WNI tewas di sejumlah WNI di Sabah, Malaysia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com