Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diprediksi bakal lebih rumit seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, serta segera disahkannya pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Pasalnya, dua kebijakan tersebut bakal berdampak pada teknis kepemiluan yang sudah ditetapkan.

Perubahan teknis kepemiluan ini harus lebih dulu diawali dengan revisi beberapa hal yang sebelumnya sudah disepakati bersama oleh KPU RI, DPR, dan pemerintah, termasuk di antaranya Undang-undang Pemilu dan anggaran.

Baca juga: KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...

Pemindahan ibu kota

Undang-undang Pemilu yang diteken pada 2017 belum mengakomodasi pemilu di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyinggung sejumlah pertanyaan mendasar terkait keberadaan IKN dan dampaknya bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pertanyaannya, IKN provinsi atau bukan? Kalau provinsi, masuk kategori otonomi atau tidak?" ujar Hasyim kepada wartawan di kantor KPU RI, Kamis (29/6/2022).

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Sementara itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah memuat perihal pemilu yang akan diselenggarakan di sana, yakni pemilihan presiden, anggota DPR RI, dan DPD RI.

"Dengan begitu, konsekuensi elektoralnya pasti ada daerah pemilihan (dapil) baru khusus IKN untuk DPR RI, begitu pula dapil baru untuk DPD," tambahnya.

Keberadaan IKN juga berdampak pada teknis pemilu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dua wilayah yang sebagian kawasannya masuk ke dalam IKN.

Hal ini menyebabkan pergeseran administratif di kedua wilayah, mulai dari jumlah penduduk sampai batas-batas wilayah yang bakal tak sama lagi.

"Dengan begitu dapil DPR RI dari Kalimantan Timur, kemudian DPRD Provinsi Kalimantan Timur, itu pasti akan ada perubahan-perubahan. DPRD di dua Kabupaten itu juga akan mengalami perubahan," ujar Hasyim.

"Tapi untuk perubahan-perubahan itu kan harus ada instrumen undang-undang. Instrumen-instrumen hukum untuk itu adalah Undang-undang Pemilu," ujarnya.

Baca juga: Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Lebih jauh, UU Pemilu pun harus direvisi untuk mengatur ketentuan soal status Jakarta dalam hubungannya dengan pemindahan ibu kota.

"Apakah setelah ibu kota negara pindah, bukan di sini lagi, lalu (status sebagai) daerah otonominya tetap?" ujar Hasyim.

"Apakah Jakarta tetap seperti ini (menjadi provinsi) atau kabupaten dan kotanya akan diberikan otonomi, atau tidak?" imbuhnya.