Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Kompas.com - 29/06/2022, 18:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginginkan agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi pada tahun ini.

Hal ini sehubungan dengan keberadaan sejumlah wilayah baru yang akan berdampak pada teknis kepemiluan.

Sebut saja keberadaan IKN di Kalimantan Timur, status Jakarta sebagai eks ibu kota, serta akan munculnya 3 provinsi baru di Papua.

"(Idealnya UU Pemilu selesai direvisi) akhir tahun," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6/2022).

Baca juga: KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

Hasyim menjelaskan, pihaknya juga didesak tenggat waktu dari jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

"Februari (2023) sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan (dapil). Sehingga, dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap," ucapnya.

Selain itu, pada Mei 2023, pencalonan untuk anggota DPR RI dan DPD RI pun bakal dilangsungkan.

"Karena itu kan sebelum pencalonan sebisa mungkin urusan dapil sudah harus selesai. Idealnya begitu," tegas Hasyim.

Munculnya sejumlah wilayah baru jelang Pemilu 2024 bukan hanya akan berdampak pada UU Pemilu yang harus direvisi.

Baca juga: 3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang nyaris Rp 77 triliun kemungkinan bakal membengkak karenanya.

Sebab, perancangan anggaran tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan IKN, status Jakarta, serta munculnya 3 provinsi baru di Papua.

"Kalau ada perubahan kan mesti dilakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com