Kompas.com - 30/06/2022, 05:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR RI untuk membuat 3 provinsi baru di Papua. Tiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sebagai pemekaran di pulau Papua.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan disahkan menjadi undang-undang (UU) hari ini, Kamis (30/6/2022).

"Ya, insya Allah. Kemarin kan kita sudah ambil pengambilan keputusan tingkat I di komisi," ujar Doli saat ditemui di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022).

"Kami di Komisi II besok (Kamis, 30 Juni) diagendakan dalam rapat paripurna," ucapnya.

Baca juga: 3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Hal ini terkonfirmasi pula dalam surat undangan Rapat Paripurna nomor B/164/PW.011.01/6/2022, di mana pengambilan keputusan terhadap RUU tiga provinsi baru Papua tercantum selain 5 agenda lainnya.

Sebagai informasi, tiga RUU ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif (Baleg) pada 12 April 2022.

Kemudian, RUU disetujui dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi II dan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/6/2022).

"Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita setuju dengan tiga rancangan undang-undang ini? Sekali lagi apa kita setuju terhadap tiga rancangan undang undang ini?" tanya Doli di ruang rapat, Selasa.

"Setuju," jawab para peserta sidang yang diiringi ketukan palu tanda persetujuan.

Doli mengatakan, persetujuan itu dilanjutkan dengan penandatanganan draf tiga RUU tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Nasional
Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Nasional
Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran 'One Pesantren One Product' hingga Tinjau Posyandu

Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran "One Pesantren One Product" hingga Tinjau Posyandu

Nasional
Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Kejagung Proses Wacana Persidangan “In Absentia” Surya Darmadi

Nasional
Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Istri Sambo Masih Terguncang, LPSK Belum Dapat Keterangan Signifikan

Nasional
KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

KPK Habiskan Rp 65 Miliar untuk Pembangunan Rupbasan di Cawang

Nasional
KSP: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Tekan Korupsi

KSP: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Tekan Korupsi

Nasional
Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.