Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik antara PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat meninggi.

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 berbuntut panjang.

PKS dan Demokrat tak mampu menutupi kegusaran mereka atas ucapan Hasto.

Di sisi lain, interal PDI-P ada yang menyanggah pernyataan Hasto. Namun, pada akhirnya, kader tersebut ditegur oleh partai karena ucapannya.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Awal mula

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, termasuk untuk Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal peluang kerja sama dengan dua partai tersebut.

"Ya kalau dengan PKS tidak (ada peluang bekerja sama)," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Ketika itu, Hasto tak menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS. Sementara, terkait dengan kecilnya kemungkinan kerja sama dengan Demokrat, Hasto beralasan ada dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," jelasnya.

Baca juga: PDI-P: Kerja Sama Politik Itu Membawa Kemajuan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, PDI-P akan melihat bagaimana suara para pendukung partainya. Dia menerangkan, pendukung PDI-P adalah rakyat kecil yang berkarakter apa adanya.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto.

"Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," tuturnya.

Belakangan, Hasto mengungkapkan alasan partainya sulit berkoalisi dengan PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak lain diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Kendati demikian, Hasto mengaku, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Demokrat yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Tak Ada Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS Mengaku Sudah Biasa Bertepuk Sebelah Tangan

Dia menilai, kritik yang kerap dilempar PKS terhadap Jokowi dan jajarannya merupakan salah satu bentuk check and balance terhadap pemerintah.

"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan, tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tutur politisi PDI-P itu.

Dinilai diskriminatif

Pernyataan Hasto ini tak direspons baik oleh Demokrat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku tak menyangka mendengar pernyataan Hasto.

Menurut dia, seharusnya PDI-P tak membeda-bedakan sikapnya dengan parpol lain.

“PDI-P tak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS tentu bertabrakan dengan apa yang kita bayangkan,” ungkap Andi dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” tutur dia.

Baca juga: PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Andi mengeklaim partainya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI-P. Demokrat, kata dia, akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng itu.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Dianggap berlebihan

Respons serupa juga disampaikan oleh PKS. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai bahwa pernyataan Hasto berlebihan.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).

Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan kolaboratif.

"Orang Jawa selalu mengatakan, 'adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tuturnya.

Baca juga: Demokrat Anggap PDI-P Ingkari Semangat Bung Karno karena Tutup Peluang Koalisi

Meski demikian, kata Kholid, PKS menghormati sikap yang diambil setiap partai politik, termasuk PDI-P.

Menurutnya, sikap PDI-P yang menegaskan tidak akan berkoalisi dengan PKS merupakan hak prerogatif dan hak kedaulatan partai tersebut.

Sanggahan berujung teguran

Pernyataan Hasto itu sempat disanggah oleh sesama kader PDI-P, Masinton Pasaribu. Masinton menilai, ucapan Hasto terkait sulitnya kerja sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 merupakan pendapat pribadi.

Anggota Komisi XI DPR RI itu berpandangan, pernyataan Hasto menggambarkan fenomena di akar rumput atau masyarakat tingkat bawah.

"Yang disampaikan Pak Sekjen secara pribadi. Tentu beliau menyampaikan itu fenomena di akar rumput," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

"Terutama kepengurusan di level bawah ketika melakukan kerja sama dalam suatu gerak umpama fenomena dalam pilkada," lanjut dia.

Baca juga: Rakernas Resmi Ditutup Megawati, Ini Rekomendasi Strategi Pemenangan PDI-P untuk Pemilu 2024

Masinton mengatakan, perbedaan kerja sama politik bisa saja terjadi di level atas maupun bawah partai.

Di tingkat atas, kerja sama politik berjalan lancar dengan partai politik lainnya. Namun, keadaan berbeda ketika di level daerah.

Dia menyebutkan, PDI-P pernah bekerja sama dengan Demokrat di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Cuma di bawahnya, di atasnya ketemu, di bawahnya bisa beda. Langgam geraknya enggak sama. Kadang begitu. Itu harus di-mix (dicampur)," jelasnya.

Lebih lanjut, Masinton menilai PDI-P tetap akan terbuka dengan partai politik mana pun. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak anti bekerja sama dengan partai politik lain.

"Bahkan di luar elemen partai politik, PDI Perjuangan selalu membangun komunikasi dan kerjasama untuk membangun bangsa ini," katanya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Politisi PDI-P Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Tak lama, Masinton mendapat teguran dari PDI-P atas pernyataannya. Hal ini diungkap langsung oleh Hasto.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Hasil Rakernas PDI-P dan Megawati yang Belum Mau Umumkan Capres

Hasto mengatakan, pernyataan Masinton keluar dari ruang lingkupnya sebagai anggota DPR.

"Anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya," ujarnya.

Hasto pun menegaskan bahwa pernyataan dirinya yang menyebut PDI-P sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat didasari oleh perbedaan ideologi, platform, serta sejarah.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata dia.