Kompas.com - 25/06/2022, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelaskan alasan partainya sulit berkomunikasi dengan Partai Demokrat besutan SBY.

Hasto mempertanyakan apakah kerja pemerintahan era SBY selama dua periode sudah sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

"Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

"Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?" imbuh Hasto.

Hasto menuturkan, dalam disertasi yang ia susun, tampak ada perbedaan fundamental pada kebijakan pemerintah era SBY jika dibanding dengan era Presiden Pertama Sukarno dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

"Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan harus menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platform-nya, bukan melihat pencitraannya," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Sulit Kerja Sama dengan Demokrat, Masinton: Itu Fenomena Akar Rumput

Ia pun berpandangan, perbedaan sikap antara PDI-P dan Demokrat merupakan hal yang biasa di dalam demokrasi, di mana ada partai yang mudah bekerja sama dan ada pula yang tidak.

"Di Amerika, Demokrat-Republik dua hal yang berbeda, itu suatu hal yang biasa. Nah sehingga bagi PDI Perjuangan sikap politik dari PDI Perjuangan seperti itu," ujar dia.

Hasto menambahkan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus Sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus Sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.