Kompas.com - 25/06/2022, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming.

Mardani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang diterima pada Rabu (22/6/2022).

"Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru bicaraa KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).

Diketahui, Mardani juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu. Politisi PDI Perjuangan itu menjabat bupati pada periode 2010-2015.

KPK memastikan telah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Maming sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Benarkan Kirim Sprindik Mardani Maming, Kasus Suap Izin Tambang


“Dan kami pastikan proses penyidikan dimaksud sesuai prosedur hukum berlaku,” tuturnya.

Pengiriman surat tersebut dilakukan setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Imigrasi mengabarkan bahwa Maming telah menjadi tersangka sehingga dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Dicekal Imigrasi

Menurut Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri atas nama Mardani H Maming atas permohonan dari KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga disebutkan sudah berstatus tersangka.

"(Berstatus) tersangka. Iya (KPK yang mengajukan)," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.