PDI-P: Kerja Sama Politik Itu Membawa Kemajuan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P memiliki sejumlah kriteria dalam memilih partner untuk bekerja sama di bidang politik.

Salah satunya adalah memiliki prinsip saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia, khususnya kepentingan rakyat.

"Nah bagi PDI Perjuangan, kerja sama (politik) itu saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Sebab, Hasto menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan untuk selalu membangun harapan bagi rakyat kecil.  

"Karena kami diingatkan oleh ibu untuk melihat watak kekuasaan itu pada wataknya yang membebaskan, yang membangun harapan bagi rakyat kecil," tutur dia.

Lebih jauh, Hasto menegaskan, dalam menjalani kerja sama politik, PDI-P selalu memegang teguh etika politik.

Tetapi, yang kerap dihadapi PDI-P dalam menjalani kerja sama politik itu kadang tidak mulus.

"Dan ini berulang kali kami tegaskan, pada 2004 ketika Ibu Mega menjadi presiden, betapa kerja sama itu dilakukan dengan baik. Tetapi kan ada yang menusuk dari belakang," katanya. 

"Nah kemarin, 2014, 2019 ada kerja sama partai politik, tetapi ada yang mengambil kader-kader partai lain, dengan berbagai bentuk pendekatan, termasuk ada yang menggunakan instrumen hukum," katanya.

Baca juga: Penutupan Rakernas PDI-P Hari Ini Tanpa Munculkan Kandidat Capres

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.

Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi. Hal ini pun disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Ketika Tiga Gubernur dari PDI-P Ngopi Bareng di Kantin Sekolah Partai...

Dengan demikian, menurutnya gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," imbuh Megawati.