Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Pacul Sebut PDI-P Berpeluang Kerja Sama dengan Parpol Lain untuk Menangkan Pemilu

Kompas.com - 22/06/2022, 23:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, peluang kerja sama antar partai politik terbuka dalam Pemilu 2024.

Hal yang sama juga berpeluang dilakukan oleh PDI-P.

“Soal kerja sama politik, PDIP anggaplah posisi suaranya 20 persen, untuk menang kira-kira suaranya di atas 50 persen, tentu logika elementer itu menyatakan kemungkinan akan terjadi kerja sama," ujar Bambang di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (22/6/2022).

"Apakah itu ibu (Ketua Umum PDI-P) akan kerja sama? Saya juga tidak tahu, tetapi logikanya kita akan kerja sama,” lanjut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini.

Meski begitu, dia enggan berspekulasi dengan partai mana PDI-P nantinya akan bekerja sama.

Baca juga: PDI-P Dapat Dana Parpol Rp 27 Miliar, Bendum: Tak Boleh untuk Kampanye

Menurutnya, semua berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Megawati yang nantinya akan menjalin komunikasi dengan para pimpinan parpol lain.

“Ibu Ketua Umum berdialog dengan para pimpinan partai itu hampir pasti banyak. Apakah secara guyonan, apakah secara serius? Nantilah,” kata Bambang.

“Dan antar pimpinan partai kira-kira ada komunikasi? 100 persen pasti ada,” lanjutnya.

Dia kembali menegaskan, tak mau memprediksi siapa yang akan diajak bekerja sama lagi. Sebab hal itu menjadi ranah Mega.

“Bambang Pacul tidak berani menjawab untuk spekulasi, prediksi, spekulasi tentu tidak pada level saya. Level Bambang Pacul membantu,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan, hingga kini partainya belum dapat memutuskan terkait rencana pembentukan koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Incar Pemilih Muda, PDI-P Akan Sampaikan Program di Medsos

Hanya saja, ia memastikan bahwa PDI-P terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai politik manapun dalam menghadapi kontestasi politik nasional ke depan.

"Kerja sama adalah suatu keniscayaan bagi PDI-P yang mengusung semangat gotong royong," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Sementara itu, ia enggan menanggapi saat ditanya soal pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, termasuk soal kemungkinan terbentuknya koalisi di antara keduanya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com