Menuju Indonesia Tanpa Kemiskinan

PADA 4 Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi mencanangkan target berkurangnya tingkat kemiskinan ekstrem (extreme poverty) nol persen pada tahun 2024.

Kemiskinan ekstrem tersebut diukur dengan penghasilan sebanyak 1,9 dollar AS per kapita per hari (dalam PPP/purchasing power parity atau paritas daya beli), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan secara internasional oleh Bank Dunia pada 2011.

Data BPS menyebutkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 4 persen dari seluruh jumlah penduduk, atau sebanyak 10,86 juta jiwa.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kantor Wakil Presiden mengidentifikasi 35 kabupaten di 7 provinsi sebagai fokus pengentasan kemiskinan pada tahun 2021.

Jumlah penduduk yang ditargetkan untuk ditingkatkan penghasilannya adalah 2,1 juta jiwa (900.000 keluarga).

Sisanya ditangani pada 2022-2023 (212 daerah kabupaten dan kota) dan 2023-2024 (514 daerah).

Adapun strategi yang ditempuh dalam mencapai target itu adalah pemberian bantuan dana tambahan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Kunci keberhasilan China

China adalah negara yang dianggap berhasil mengatasi kemiskinan penduduknya dengan cukup cepat.

Menurut laporan Bank Dunia berjudul Four Decades of Poverty Reduction in China Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead yang dirilis 1 April 2022, China telah mengentaskan 800 juta penduduk miskin ekstrem dalam waktu 40 tahun.

Garis kemiskinan yang dipergunakan adalah sama, yaitu 1,9 dollar AS (PPP). Jika menggunakan garis kemiskinan nasionalnya, yang lebih tinggi dari garis kemiskinan Bank Dunia, jumlah penduduk yang terbebas dari kemiskinan sebanyak 770 juta.

Program penanggulangan kemiskinan China tersebut berbasis dua pilar, yaitu: (i) transformasi ekonomi untuk memperluas peluang usaha dan (ii) bantuan untuk kawasan yang terpencil dan yang minim peluang ekonomi, kemudian untuk rumah tangga miskin di kawasan lain.

Apa kunci keberhasilan China dalam menurunkan tingkat kemiskinan?

Model pemerintahan China sangat mendukung program pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan partai tunggal tidak memerlukan anggaran besar untuk pemilu, dengan praktik politik uang yang umumnya masih terjadi di banyak negara berkembang.

Hal ini membuat anggaran untuk pembangunan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, menjadi tersedia dan memadai.

Selanjutnya kepatuhan aparat birokrasi terhadap atasan di setiap jenjang pemerintahan dan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Lembaga pemerintahan di semua jenjang dari desa hingga pusat adalah organ kepartaian yang tunggal, sehingga lebih mudah dalam mobilisasi dan pengendalian.

Selain itu, terdapat kondisi awal yang menguntungkan untuk dilaksanakannya transformasi ekonomi sejak Deng Xiaoping menggantikan Mao Ce Tung tahun 1978.

Kondisi itu adalah antara lain penduduk yang relatif sehat dan berpendidikan, tingkat fertilitas yang rendah dengan kebijakan satu anak, dan tingkat tabungan yang tinggi karena filosofi hidup hemat yang dipegang teguh.

Kemudian faktor lain adalah distribusi kepemilikan lahan pertanian yang merata, dan sistem administrasi pertanahan yang memudahkan pemerintah menggunakan lahan untuk kepentingan umum.

Hal lain yang ikut andil dalam keberhasilan China mengurangi jumlah penduduk miskin adalah konsistensi pemerintah dalam mencegah korupsi, dari tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan yang paling bawah.