Menuju Indonesia Tanpa Kemiskinan

PADA 4 Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi mencanangkan target berkurangnya tingkat kemiskinan ekstrem (extreme poverty) nol persen pada tahun 2024.

Kemiskinan ekstrem tersebut diukur dengan penghasilan sebanyak 1,9 dollar AS per kapita per hari (dalam PPP/purchasing power parity atau paritas daya beli), sesuai dengan kriteria yang ditetapkan secara internasional oleh Bank Dunia pada 2011.

Data BPS menyebutkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 4 persen dari seluruh jumlah penduduk, atau sebanyak 10,86 juta jiwa.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kantor Wakil Presiden mengidentifikasi 35 kabupaten di 7 provinsi sebagai fokus pengentasan kemiskinan pada tahun 2021.

Jumlah penduduk yang ditargetkan untuk ditingkatkan penghasilannya adalah 2,1 juta jiwa (900.000 keluarga).

Sisanya ditangani pada 2022-2023 (212 daerah kabupaten dan kota) dan 2023-2024 (514 daerah).

Adapun strategi yang ditempuh dalam mencapai target itu adalah pemberian bantuan dana tambahan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Kunci keberhasilan China

China adalah negara yang dianggap berhasil mengatasi kemiskinan penduduknya dengan cukup cepat.

Menurut laporan Bank Dunia berjudul Four Decades of Poverty Reduction in China Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead yang dirilis 1 April 2022, China telah mengentaskan 800 juta penduduk miskin ekstrem dalam waktu 40 tahun.

Garis kemiskinan yang dipergunakan adalah sama, yaitu 1,9 dollar AS (PPP). Jika menggunakan garis kemiskinan nasionalnya, yang lebih tinggi dari garis kemiskinan Bank Dunia, jumlah penduduk yang terbebas dari kemiskinan sebanyak 770 juta.

Program penanggulangan kemiskinan China tersebut berbasis dua pilar, yaitu: (i) transformasi ekonomi untuk memperluas peluang usaha dan (ii) bantuan untuk kawasan yang terpencil dan yang minim peluang ekonomi, kemudian untuk rumah tangga miskin di kawasan lain.

Apa kunci keberhasilan China dalam menurunkan tingkat kemiskinan?

Model pemerintahan China sangat mendukung program pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan partai tunggal tidak memerlukan anggaran besar untuk pemilu, dengan praktik politik uang yang umumnya masih terjadi di banyak negara berkembang.

Hal ini membuat anggaran untuk pembangunan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, menjadi tersedia dan memadai.

Selanjutnya kepatuhan aparat birokrasi terhadap atasan di setiap jenjang pemerintahan dan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Lembaga pemerintahan di semua jenjang dari desa hingga pusat adalah organ kepartaian yang tunggal, sehingga lebih mudah dalam mobilisasi dan pengendalian.

Selain itu, terdapat kondisi awal yang menguntungkan untuk dilaksanakannya transformasi ekonomi sejak Deng Xiaoping menggantikan Mao Ce Tung tahun 1978.

Kondisi itu adalah antara lain penduduk yang relatif sehat dan berpendidikan, tingkat fertilitas yang rendah dengan kebijakan satu anak, dan tingkat tabungan yang tinggi karena filosofi hidup hemat yang dipegang teguh.

Kemudian faktor lain adalah distribusi kepemilikan lahan pertanian yang merata, dan sistem administrasi pertanahan yang memudahkan pemerintah menggunakan lahan untuk kepentingan umum.

Hal lain yang ikut andil dalam keberhasilan China mengurangi jumlah penduduk miskin adalah konsistensi pemerintah dalam mencegah korupsi, dari tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan yang paling bawah.

Selain itu, komitmen Presiden Xi Jinping dalam menghilangkan kemiskinan cukup tinggi dengan cukup seringnya melakukan kunjungan ke dusun-dusun tertinggal yang terpencil untuk melihat dan merasakan langsung kondisi kemiskinan rakyatnya.

Sejalan dengan kemajuan ekonomi yang dicapai, pemerintah China meningkatkan garis kemiskinan menjadi lebih tinggi, yaitu 5,5 dollar AS.

Konsekuensinya, jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi bertambah, yang mencapai sepertiga dari seluruh jumlah penduduk miskin.

Maka pemerintah China melengkapi revitalisasi ekonomi perdesaan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan mekanisme perlindungan sosial di perkotaan.

Dari aspek pendanaan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memerlukan anggaran sekitar 0,2 persen PDB per tahun, dan selama 2013-2020 secara akumulatif mencapai 1,5 persen PDB.

Besarnya anggaran ini menunjukkan upaya serius pemerintah China dalam mengatasi kemiskinan.

Langkah pengurangan kemiskinan

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 24,8 juta penduduk miskin.

Jumlah ini meningkat menjadi 27,5 juta pada 2020, dan kemudian menurun menjadi 26,5 juta pada 2021, atau 9,71 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak itu memerlukan upaya besar dalam waktu tidak sebentar.

Beberapa catatan berikut ini kiranya dapat mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pertama, koordinasi kegiatan antarlembaga adalah perkara yang cukup pelik di negeri ini. Keterlibatan banyak lembaga memang diperlukan untuk mengeroyok masalah yang multi dimensi seperti kemiskinan.

Untuk itu diperlukan lembaga koordinasi yang kuat dan berwibawa. Kantor Wakil Presiden sebagai koordinator nasional program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan baik sejak dibentuk beberapa tahun yang lalu.

Namun untuk mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen dalam waktu kurang dari tiga tahun, Kantor Wakil Presiden perlu melakukan upaya lebih besar, antara lain menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para menteri terkait, dengan frekuensi yang cukup tinggi, bisa tiga bulan sekali untuk meningkatkan keterpaduan kegiatan antarsektor.

Di tingkat kementerian koordinator, hal yang sama juga perlu dilakukan karena mungkin ada masalah-masalah yang perlu dibahas dengan lebih rinci, yang melibatkan pemerintah-pemerintah daerah.

Dalam tiga tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Jokowi, menteri-menteri koordinator belum tentu memiliki waktu dan perhatian yang seksama untuk mengundang rapat dengan menteri-menteri yang berada di bawah koordinasinya.

Salah satu penyakit koordinasi adalah pejabat yang hadir saat rapat koordinasi tidak selalu sama, sehingga informasi yang disampaikan sering tidak cukup lengkap untuk pengambilan keputusan.

Masalah lain adalah kepatuhan untuk menyampaikan laporan secara periodik, yang seringkali terlambat atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hal itu bisa terjadi jika kegiatan itu bukan tugas pokok kementerian tersebut, yaitu hanya sebagai kegiatan pendukung.

Kantor Staf Presiden (KSP) dapat berperan dalam memfasilitasi penyampaian laporan dari kementerian/lembaga secara periodik untuk program-program strategis dan prioritas seperti penanggulangan kemiskinan.

Kedua, strategi untuk mengatasi kemiskinan tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, dalam provinsi yang sama sekalipun.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya rencana tindak yang cukup rinci untuk masing-masing daerah, bahkan untuk setiap kawasan, yang meliputi beberapa desa.

Akan lebih baik jika pemerintah daerah telah memiliki model pengembangan kawasan tertinggal sehingga dapat direplikasi untuk kawasan tertinggal yang termasuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sebagai alternatif, daerah-daerah dapat belajar dari daerah-daerah lain untuk menyusun rencana tindak yang diperlukan.

Instansi tingkat pusat seperti Bappenas juga dapat memfasilitasi perencanaan pengembangan kawasan terpadu multisektor.

Ketiga, peran swasta mungkin belum banyak dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan. Peran tersebut dapat berupa pemberian sumbangan dana dari perorangan atau perusahaan, dan pelaksanaan berbagai jenis proyek oleh organisasi nirlaba.

Beberapa jenis kegiatan umumnya dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, pengadaan listrik dan air bersih, pembangunan sarana irigasi, dsb.

Namun penyediaan jamban untuk rumah-rumah penduduk yang belum memilikinya dapat dilakukan dengan membuka saluran donasi dari masyarakat.

Demikian juga pengadaan buku pelajaran untuk perpustakaan, bibit tanaman untuk penghijauan, bahkan komputer/laptop untuk dipergunakan di sekolah.

Banyak orang kaya di Indonesia yang dapat diketuk hatinya untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan daerah-daerah miskin.

Maka diperlukan suatu sistem agar sumbangan itu dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

Organisasi nirlaba juga perlu ditumbuhkan untuk ikut membangun daerah-daerah miskin. Organisasi sosial yang legal ini dapat menghimpun dana dari dalam dan luar negeri untuk membiayai berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah miskin.

Dibandingkan lembaga pemerintah, organisasi sosial umumnya lebih gesit bertindak, fokus pada bidang-bidang tertentu, dan efisien dalam pembiayaan.

Sudah setahun lebih target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Tiga tahun kurang menuju Oktober 2024 bukanlah waktu yang lama.

Anggaran yang besar telah dialokasikan dalam APBN 2021 dan 2022, serta sedang dibahas untuk APBN 2023.

Tentunya ada pos anggaran khusus untuk kegiatan merealisasi kemiskinan ekstrem nol persen, yang terdistribusi dalam beberapa kementerian/lembaga dan dalam dana alokasi khusus.

Kita berharap pemerintah akan melaporkan kemajuan pencapaian target tersebut secara periodik, minimal dalam penyampaian RAPBN 2023 di depan DPR dan DPD pada Agustus mendatang.

Jika semua berjalan dengan lancar, maka target pengentasan kemiskinan selanjutnya dapat ditingkatkan.

Garis kemiskinan baru sesuai perkembangan ekonomi dapat ditetapkan sebagai acuan untuk mengentaskan kemiskinan, setelah kemiskinan ekstrem sudah bisa ditiadakan.

Kita perlu bergerak cepat seperti China dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan ekonomi yang diprediksi oleh PwC menjadi ekonomi terbesar ke empat dunia pada 2050, tidak layak jika di Indonesia masih akan terdapat banyak penduduk miskin secara absolut.

Untuk itu perlu dilakukan upaya sistematis untuk menurunkan tingkat kemiskinan serendah mungkin sambil secara bertahap menaikkan garis kemiskinan mendekati standar negara maju.

China (dan Korea Selatan) telah berhasil melakukannya. Indonesia pun seharusnya bisa.