Menuju Indonesia Tanpa Kemiskinan

Selain itu, komitmen Presiden Xi Jinping dalam menghilangkan kemiskinan cukup tinggi dengan cukup seringnya melakukan kunjungan ke dusun-dusun tertinggal yang terpencil untuk melihat dan merasakan langsung kondisi kemiskinan rakyatnya.

Sejalan dengan kemajuan ekonomi yang dicapai, pemerintah China meningkatkan garis kemiskinan menjadi lebih tinggi, yaitu 5,5 dollar AS.

Konsekuensinya, jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi bertambah, yang mencapai sepertiga dari seluruh jumlah penduduk miskin.

Maka pemerintah China melengkapi revitalisasi ekonomi perdesaan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan mekanisme perlindungan sosial di perkotaan.

Dari aspek pendanaan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memerlukan anggaran sekitar 0,2 persen PDB per tahun, dan selama 2013-2020 secara akumulatif mencapai 1,5 persen PDB.

Besarnya anggaran ini menunjukkan upaya serius pemerintah China dalam mengatasi kemiskinan.

Langkah pengurangan kemiskinan

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 24,8 juta penduduk miskin.

Jumlah ini meningkat menjadi 27,5 juta pada 2020, dan kemudian menurun menjadi 26,5 juta pada 2021, atau 9,71 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak itu memerlukan upaya besar dalam waktu tidak sebentar.

Beberapa catatan berikut ini kiranya dapat mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pertama, koordinasi kegiatan antarlembaga adalah perkara yang cukup pelik di negeri ini. Keterlibatan banyak lembaga memang diperlukan untuk mengeroyok masalah yang multi dimensi seperti kemiskinan.

Untuk itu diperlukan lembaga koordinasi yang kuat dan berwibawa. Kantor Wakil Presiden sebagai koordinator nasional program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan baik sejak dibentuk beberapa tahun yang lalu.

Namun untuk mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen dalam waktu kurang dari tiga tahun, Kantor Wakil Presiden perlu melakukan upaya lebih besar, antara lain menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para menteri terkait, dengan frekuensi yang cukup tinggi, bisa tiga bulan sekali untuk meningkatkan keterpaduan kegiatan antarsektor.

Di tingkat kementerian koordinator, hal yang sama juga perlu dilakukan karena mungkin ada masalah-masalah yang perlu dibahas dengan lebih rinci, yang melibatkan pemerintah-pemerintah daerah.

Dalam tiga tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Jokowi, menteri-menteri koordinator belum tentu memiliki waktu dan perhatian yang seksama untuk mengundang rapat dengan menteri-menteri yang berada di bawah koordinasinya.

Salah satu penyakit koordinasi adalah pejabat yang hadir saat rapat koordinasi tidak selalu sama, sehingga informasi yang disampaikan sering tidak cukup lengkap untuk pengambilan keputusan.

Masalah lain adalah kepatuhan untuk menyampaikan laporan secara periodik, yang seringkali terlambat atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hal itu bisa terjadi jika kegiatan itu bukan tugas pokok kementerian tersebut, yaitu hanya sebagai kegiatan pendukung.

Kantor Staf Presiden (KSP) dapat berperan dalam memfasilitasi penyampaian laporan dari kementerian/lembaga secara periodik untuk program-program strategis dan prioritas seperti penanggulangan kemiskinan.

Kedua, strategi untuk mengatasi kemiskinan tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, dalam provinsi yang sama sekalipun.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya rencana tindak yang cukup rinci untuk masing-masing daerah, bahkan untuk setiap kawasan, yang meliputi beberapa desa.