Kompas.com - 12/06/2022, 00:10 WIB
|

KOMPAS.comPemolisian masyarakat atau Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan, serta menemukan pemecahan masalahnya.

Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan pangkat Bintara atau Perwira Pertama yang ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat.

Salah satu aturan mengenai Polmas tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Menurut peraturan ini, ada tiga pilar yang terlibat dalam pelaksanaan Polmas, yaitu unsur Polri, pemerintah dan masyarakat.

Ketiga pilar inilah yang menjadi penentu keberhasilan program Polmas di suatu kawasan atau wilayah.

 Baca juga: Apa itu Polmas?

Tugas dan fungsi Polmas

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Polmas berada di bawah koordinasi Unit/Satuan Pembinaan Masyarakat Polsek/Polres.

Mengacu pada Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021, tugas petugas Polmas meliputi:

  • membangun kemitraan dengan masyarakat; dan
  • menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas Polmas terlibat dalam penyelenggaraan sejumlah fungsi, yaitu:

  • intelijen;
  • pembinaan masyarakat;
  • Samapta Bhayangkara; dan
  • reserse kriminal.

Peran petugas Polmas dalam penyelenggaraan fungsi intelijen terdiri atas:

  • mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
  • membuat, mempelajari dan menguasai peta keamanan dan ketertiban masyarakat; peta topografi; peta kriminalitas; peta lalu lintas; dan peta rute patroli; dan
  • membuat laporan informasi.

Sementara untuk fungsi pembinaan masyarakat terdiri atas:

  • melaksanakan kunjungan kepada warga masyarakat;
  • penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  • melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia, serta perlindungan anak dan perempuan, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa atau aktivitas yang bersifat anarkis dan melangggar hukum;
  • mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling, termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas; dan
  • memelopori pemberdayaan peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Selanjutnya adalah fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup:

  • patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasan;
  • memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan;
  • memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; dan
  • memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah penyakit, korban kejahatan anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Adakan Pelatihan Pemolisian Masyarakat Cegah Ekstremisme

Fungsi terakhir, yakni reserse kriminal. Fungsi ini meliputi:

  • menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga;
  • mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Polsek/Polres dalam pengungkapan kasus kejahatan, termasuk mencari/menghadapkan tersangka/saksi/barang bukti; dan
  • menerima informasi/laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana.

Perkara ringan yang dimaksud meliputi:

  • penganiayaan ringan terhadap hewan,
  • penganiayaan ringan terhadap manusia,
  • pencurian ringan,
  • penggelapan ringan,
  • penipuan ringan,
  • penadahan ringan, dan
  • penghinaan ringan,

yang diancam dengan pidana penjara maksimal tiga bulan atau yang menyebabkan kerugian materiel paling banyak Rp 2.500.000.

Tujuan Polmas

Dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021, terdapat dua tujuan dibentuknya Polmas di suatu kawasan atau wilayah.

Tujuan Polmas tersebut, yakni untuk:

  • mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan untuk menangani dan memecahkan masalah yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  • meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat atau komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.