Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2022, 17:27 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Ari Junaedi menyebut Erick Thohir diperhitungkan sejumlah partai politik (parpol) sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena kekuatan logistik yang mumpuni.

Ia mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga dipandang bisa menjadi figur yang mendorong potensi figur calon presiden (capres) pasangannya.

“Erick akan menjadi kekuatan komplementer yang menguatkan capres yang potensial untuk menang,” sebut Ari pada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Senyum Erick Thohir Saat Ditanya Kemungkinan Jadi Capres Usai Hadiri Acara Internal PAN

Posisi tersebut, lanjut Ari, membuat Erick menjajaki sejumlah parpol yang dapat dijadikan sebagai kendaraan pada Pilpres 2024.

“Erick bukan kader partai apalagi petugas partai, sehingga dia memilih jalan oportunis untuk mendapatkan sekadar tumpangan dari partai,” jelasnya.

Adapun Erick sempat menghadiri silaturahmi nasional yang digelar oleh Partai Nasdem, Kamis (2/6/2022).

Ia juga nampak mengikuti silaturahmi yang diadakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (5/6/2022).

Dalam pandangan Ari, langkah ini menunjukan Erick sedang mencoba berbagai kemungkinan.

“Bagi Erick, peluang-peluang dari partai-partai politik harus direnggutnya sembari berhitung peluang untuk menang di Pilpres 2024,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Erick hanya tersenyum ketika ditemui wartawan pasca menghadiri silaturahmi yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN, Pejaten, Jakarta Selatan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut tak ada pembahasan politik dalam pertemuan itu.

“Selainnya hanya halalbihalal,” katanya singkat.

Keterangan Zulhas juga diamini oleh Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa.

Baca juga: Zulhas Minta Harga BBM, Listrik, Gas Tidak Naik, Dibalas Oke oleh Erick Thohir

Ia menegaskan tak membahas terkait pengusungan capres maupun cawapres dengan Erick.

Pembahasan itu belum dilakukan sesuai kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang juga dihuni oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pengusungan masih belum, kan kemarin waktu pertemuan KIB dibilang chapter-nya masih nanti, sekarang chapter pendahuluan,” ungkap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Nasional
Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.