Jumlah Hakim Konstitusi dan Kewenangannya

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh hakim konstitusi.

Secara umum, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara

Baca juga: Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Terdapat sejumlah kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Kewenangan tersebut, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

• menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
• memutus pembubaran partai politik, dan
• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Dalam hal ini, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Referensi:

• Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
• UUD 1945
• UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi