Kualitas Menteri Syahrul...

BEREDAR di media sosial infografis kelakuan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Infografis itu menggambarkan kemana aliran dana Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo, politisi Partai Nasdem.

Sejumlah orang terbelalak melihat kemana dana itu mengalir. Dana itu mengalir untuk membayar dokter kecantikan anak SYL, membayar renovasi rumah anak SYL, ulang tahun cucu SYL, skincare anak-cucu SYL, pembelian onderdil kendaraan anak-anak SYL dan sejumlah pengeluaran lainnya.

Saya menerima infografis itu disertai catatan, “Korupsi menteri paling gila ini urusan keluarganya semuanya dibiayai negara.”

Aliran dana kementerian itu diceritakan oleh staf atau para pembantu SYL di persidangan terbuka untuk umum. Majelis hakim pun seperti terbelalak mendengar bagaimana dana kementerian itu dijadikan “bancakan” keluarga SYL.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih mendengar cerita kelakuan menteri Syahrul di persidangan.

“Saya enggak tahu betul-betul itu, dan itu saya sedih aja kalau ada hal-hal seperti itu," ucap Paloh usai menghadiri acara ulang tahun Akademi Bela Negara (ABN) NasDem di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (2/5).

Cerita soal penggunaan dana negara untuk “bancakan” sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Banyak sekali cerita dana haram itu dipakai untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau partai politik.

Untuk membeli sepeda, untuk membayar biduanita, termasuk untuk menyumbang pembangunan tempat ibadah.

Apakah itu hanya menteri Syahrul? Saya yakin itu fenomena gunung es saja. Syahrul mungkin lagi apes ketika ditangkap KPK dan kemudian ditelusuri kemana uang itu mengalir.

Dunia seakan tidak adil. Di level elite, menteri Syahrul seperti leluasa tanpa kontrol DPR dan inspektorat jenderal bagaimana menggunakan dana kementerian untuk kepentingan sanak saudara.

Sementara pada sisi lain, bagaimana masyarakat sipil berjibaku untuk menggalang dana untuk membantu sesama.

Melalui Kitabisa.com, bisa disaksikan bagaimana masyarakat sipil menggalang dana untuk menutup biaya operasional panti asuhan, menggalang dana untuk menutup biaya operasional ambulans rakyat, penggalangan dana untuk memperdalam sumur dan membiayai pengobatan orang yang terkena penyakir kronis, sedekah air bersih, urunan untuk menanggulangi darurat sampah.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya menawarkan harapan kepada bangsa ini dengan jargon: Revolusi Mental.

Karena tak disertasi definisi operasional mengenai Revolusi Mental, saya menafsirkan revolusi mental sebagai perubahan perilaku koruptif menjadi perilaku masyarakat yang lebih bersih.

Namun sayang Revolusi Mental sudah lenyap dalam kamus politik. Korupsi, kolusi dan nepotisme justru kian menjadi-jadi di semua level pemerintahan. Jiwa reformasi yakni antikorupsi dan nepotisme: telah mati!