Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Try Sutrisno, dari Ajudan Soeharto Jadi Wakil Presiden Ke-6 RI

Kompas.com - 30/05/2022, 20:51 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Ia menjabat selama lima tahun yakni 1993-1998, mendampingi Presiden Soeharto.

Sebelum duduk di kursi RI-2, Try Sutrisno lama berkarier di militer.

Karier militer

Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), tni.mil.id, Try Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935.

Saat berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad).

Baca juga: Profil Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan yang 32 Tahun Berkuasa

Baru setahun menjalani pendidikan, Try Sutrisno sudah harus ikut berperang. Saat itulah ia mengawali karier militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik indonesia (PRRI).

Lima tahun setelahnya atau 1962, Try Sutrisno terlibat dalam Operasi Pembebasan Irian Barat. Di situlah ia mengenal Soeharto.

Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi.

Kedekatan antara Try Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut.

Baca juga: Sejarah Pemilu 2004, Partai Politik Peserta hingga Pemenang

Soeharto kemudian terpilih menjadi Presiden kedua RI pada 1968. Empat tahun setelahnya yakni 1974, Try Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya.

Dari situlah karier Try Sutrisno meroket. Tahun 1978, Try diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di KODAM XVI/Udayana.

Setahun kemudian, ia menjadi Panglima Daerah KODAM IV/Sriwijaya. Empat tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Panglima Daerah KODAM V/Jaya dan ditempatkan di Jakarta.

Agustus 1985 pangkat Try Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal (Letjen). Saat itu Try Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) mendampingi Kasad Jenderal TNI Rudhini.

Sepuluh bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Try Sutrisno diangkat menjadi Kasad menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal.

Karier Try Sutrisno moncer. Jabatan Kasad diembannya selama 1,5 tahun hingga pada awal 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima ABRI (Pangab) menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani.

Try Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun, sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com