Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo memberi tugas baru bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng menuai kritik dari berbagai kalangan.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Luhut menunjukkan bahwa kementerian teknis yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini telah gagal menyelesaikan tugasnya.

"Ini berarti kementerian teknis gagal setelah uji coba berbagai kebijakan termasuk pelarangan ekspor CPO, kenapa menteri teknisnya tidak diganti?" kata Bhima, Rabu (25/2/2022).

Menurutnya, kredibilitas menteri teknis juga tercoreng karena kasus korupsi minyak goreng, sehingga pengusaha takut dan pedagang juga tidak mau mengikuti arahan Menteri Perdagangan.

"Sebelum memberi penugasan ke Menko Marves, harusnya Presiden evaluasi dulu Mendag dan Menperin," tutur dia.

Baca juga: Luhut Lapor Jokowi: Ada Perusahaan Kuasai 500 Ha Sawit, Tapi Kantornya di Luar Negeri

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga berpendapat, penunjukkan Luhut menggambarkan pemerintahan yang tidak efektif karena persoalan tersebut mampu diselesaikan menteri terkait, yakni menteri perdagangan.

Menurut Deddy, akar permasalahan minyak goreng bukan pada sistem dan mekanisme, melainkan pada pelaksanaan, pengawasan, dan penguasaan sawit yang bermasalah.

Padahal, pemerintah sudah membentuk satgas minyak goreng hingga satgas pangan untuk mengurus minyak goreng.

"Ini kan seolah-olah pemerintah tidak efektif. Kalau memang dianggap menterinya tidak becus, ya sudah ganti saja," ujar Deddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu.

Deddy juga berpandangan, Luhut sudah memegang terlalu banyak jabatan.

Seperti diketahui, Luhut mengemban beragam jabatan di pemerintahan Jokowi antara lain Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Baca juga: Luhut Lobi Elon Musk Bikin Pabrik Tesla di Kalimantan Utara

"Bagi kami, pertama Pak Luhut sudah terlalu banyak jabatanya. Yang kedua, harusnya dikembalikan ke rel sesuai undang-undang, urusan menyediakan bahan pokok rakyat berada di Kementerian Perdagangan. Kita melihat bahwa sering Pak Luhut menangani persoalan," tutur dia.

Ketergantungan Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, tugas baru yang diberikan Jokowi kepada Luhut mencerminkan ketergantungan pemerintah terhadap Luhut.

"Terkait tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu sosok menteri untuk menanganinya. Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini," kata Herzaky.

"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," imbuh dia.

Menurut Herzaky, hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet di mana ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak tugas, tetapi ada pula yang dipinggirkan.

Kendati demikian, Herzaky menekankan, yang terpenting adalah pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan persoalan minyak goreng agar harga minyak goreng dapat segera turun.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Juga Urusi Minyak Goreng, Ekonom: Kenapa Menteri Teknisnya Tidak Diganti?

"Mau Menko Maritim dan Investasi mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga," kata Herzaky.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai tak ada masalah dalam penunjukkan Luhut untuk mengurus persoalan minyak goreng.

"Ini memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut-larut. Yang kedua, penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," kata Dasco.

"Sehingga siapa pun yang ditugaskan oleh presiden saya pikir harus bisa menuntaskan masalah migor," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Jawaban Luhut

Luhut sendiri telah membantah bahwa tugas yang diberikan Jokowi kepadanya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, Bersahabat di Pemerintahan

Luhut mengaku, ia hanya menjalankan perintah presiden untuk menangani urusan minyak goreng.

Ia pun telah memiliki sejumlah upaya yang akan dilakukan terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan memastikan kantor pusat perusahaan kelapa sawit berada di Indonesia.\

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia, harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," terang dia.

Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.

Baca juga: Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Oleh karenanya, Luhut mengaku tak terlalu mempersoalkan kritik sejumlah pihak atas tugas barunya yang diperintahkan presiden ini.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," kata dia.