Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo ke dirinya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.

Ini Luhut sampaikan merespons kritik publik terhadap dirinya yang baru-baru ini mendapat tugas khusus dari Jokowi untuk mengurus persoalan minyak goreng.

"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut mengaku, ia hanya menjalankan perintah presiden untuk menangani urusan minyak goreng.

Ke depan, ada sejumlah upaya yang bakal Luhut lakukan terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan memastikan kantor pusat perusahaan kelapa sawit berada di Indonesia.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia, harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," terang dia.

Baca juga: Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.

Oleh karenanya, Luhut mengaku tak terlalu mempersoalkan kritik sejumlah pihak atas tugas barunya yang diperintahkan presiden ini.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," kata dia.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Luhut mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Mengenai ini, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kata Jodi, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

Pemberian mandat ini menuai kritik lantaran Luhut telah menduduki sederet jabatan penting lain di pemerintahan selain sebagai menteri.