Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengkritik penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengurusi gejolak harga minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulyanto menilai, penunjukan itu berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Kalau seperti ini, menunjuk sak arepe dewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marves, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Anggota Komisi VII DPR ini menilai, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.

Untuk itu, Mulyanto berpandangan bahwa penugasan seorang menteri tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal.

Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu. Hal tersebut agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

Mulyanto melihat, penunjukan Luhut ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal minyak goreng yang kebijakannya dinilai gagal.

"Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET.  Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden," ucap Mulyanto.

Baca juga: Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Dia menambahkan, Presiden Jokowi menunjuk Luhut semakin membuktikan bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas fungsi kementerian, tetapi hanya berdasarkan pendekatan personal.

Menurutnya, kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis. 

"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ungkap Mulyanto.

Mulyanto menduga, kebijakan presiden ini punya bobot politik yang kental.

Apalagi kemarin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

"Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian. Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," tutur dia.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Superior dan Tugas Baru dari Jokowi

Perlu diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo, yaitu mengurus masalah minyak goreng.

Sebagaimana diketahui, minyak goreng masih menjadi soal lantaran harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut pun berharap persoalan minyak goreng ini segera tuntas.