Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi pembatalan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp 43,5 miliar.

Namun demikian, menurut Formappi, keputusan itu seharusnya diikuti oleh pembatalan proyek-proyek lain di DPR yang tak seberapa penting.

"Jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR) menghentikan proyek gorden, maka mestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Menurut Lucius, ada sejumlah proyek di DPR yang kini tengah berjalan dan minim urgensi. Misalnya, pengaspalan jalan, dan terbaru pengecatan dome atau kubah gedung Nusantara DPR RI di Senayan, Jakarta.

Lucius menilai, proyek pengecatan kubah yang menelan anggaran hingga Rp 4,5 miliar itu sulit dipahami. Sebab, rakyat menuntut supaya DPR melakukan efisiensi, bukan malah pemborosan anggaran.

Jika proyek-proyek tak penting lain di DPR tak ikut dibatalkan, menurut Lucius, keputusan BURT menghentikan proyek gorden rumah dinas DPR sebatas untuk menyenangkan publik dalam sekejap.

"Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," ujar dia.

Baca juga: Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Padahal, rakyat berharap keputusan penghentian proyek gorden bukan semata-mata untuk menyenangkan publik sesaat saja.

Keputusan itu, kata Lucius, seharusnya muncul dari komitmen BURT untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang pasca-pandemi.

"Maka mestinya selain menghentikan proyek gorden, proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT," ucapnya.

Lebih lanjut, Lucius menilai, meski proyek gorden sudah dihentikan, kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaannya mestinya tak bisa dihapus begitu saja.

Kejanggalan yang dimaksud misalnya, tender yang dimenangkan oleh perusahaan dengan penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar pada saat lelang.

Lucius berharap, ini seharusnya menjadi perhatian serius para anggota dewan. BURT diminta memastikan tak ada kongkalingkong dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa di kompleks DPR.

Oleh karenanya, menurut Lucius, BURT selanjutnya harus mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa di Kesetjenan DPR RI.

"Kejanggalan-kejanggalan yang diungkap publik harus diminta pertanggungjawabannya kepada pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa di kesekjenan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan resmi tak dilanjutkan.

Ini merupakan keputusan bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR.

"Kami baru saja selesai rapat membahas gorden, dan kesimpulannya, BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Agung mengungkapkan, kesimpulan tersebut didapatkan setelah pihaknya dan Kesetjenan DPR menggelar rapat dan diskusi panjang terkait pengadaan gorden.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BURT Johan Budi menambahkan bahwa seluruh fraksi di DPR juga sepakat untuk merekomendasikan tidak melanjutkan pengadaan gorden.

Adapun rencana pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR sempat menuai kritik lantaran nilai proyek yang fantastis.

Rencana ini kian menuai sorotan setelah PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender. Pemenangan tender itu dinilai janggal lantaran perusahaan tersebut merupakan penawar dengan harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.