Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Kompas.com - 17/05/2022, 21:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome gedung Nusantara.

Adapun hal tersebut diketahui dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR yang dilihat Kompas.com pada Selasa (17/5/2022).

"Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000 dan Nilai HPS Paket Rp 4.501.240.786,80," tulis situs LPSE DPR.

Pengadaan proyek pengecatan itu ditandai dengan kode tender 735087 bernama "Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI".

Dilihat situs tersebut, tender sudah masuk pada tahap pengumuman pascakualifikasi mulai 12 hingga 19 Mei 2022.

Baca juga: Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Adapun lokasi pekerjaan berada di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 1, Jakarta Pusat.

Tanggapan Sekjen DPR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai proyek tersebut bukan hanya untuk pengecatan dome gedung Nusantara.

Melainkan juga waterproofing gedung Nusantara yang perlu dikerjakan sebagai bagian perawatan gedung.

"Waterproofing terhadap dome gedung nusantara atau gedung kura-kura yang kita kenal itu pada tahun 2015 terakhir. Nah saat ini banyak bagian-bagian itu karena itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat," jelas Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Indra menuturkan, dome gedung DPR itu kini sudah banyak bagian yang rusak seperti mengelupas.

Sehingga, perlu dilakukan perawatan agar tidak menimbulkan keretakan pada bagian-bagian itu.

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

"Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut. Sehingga kita melakukan kembali waterproofing," tutur Indra.

Di sisi lain, Indra mengatakan bahwa proyek tersebut diperlukan sebagai bagian dari persiapan DPR menerima tamu kenegaraan.

Utamanya dalam rangka menjelang P20 atau pertemuan parlemen dunia yang akan digelar beberapa waktu ke depan di Indonesia.

"Persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah presiden, kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," jelas Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com