Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi partai politik menuju Pemilu Presiden 2024 masih abu-abu.

Meski begitu, belakangan sejumlah tokoh dan partai politik mulai rajin melakukan penjajakan dengan parpol lain, menimbang kemungkinan rekanan yang paling menguntungkan.

Beberapa parpol bahkan mengaku telah berhimpun untuk kepentingan Pilpres 2024, meski belum menentukan nama calon presiden yang akan diusung.

Namun begitu, sikap partai terkait sosok capres kelak dinilai sangat bergantung pada koalisi dan capres yang akan diusung Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemilik saham politik terbesar.

Sementara, PDI-P sendiri hingga kini masih belum banyak bicara, baik soal partai koalisi maupun capresnya.

Masih abu-abu

Beberapa tokoh dan partai politik mulai rajin safari politik ke tokoh maupun parpol lainnya.

Teranyar, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan lahirnya koalisi partai mereka yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi terbentuk usai Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu pada Kamis (12/5/2022). Ketiganya mengeklaim punya visi yang sama.

“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu dan Peluang Usung Capres-Cawapres

Indonesia Bersatu pun mengeklaim bukan koalisi eksklusif. Golkar, PAN, dan PPP membuka kesempatan bagi parpol-parpol lain jika hendak bergabung.

Namun, meski sudah menyatakan terbentuknya koalisi, hingga kini ketiga partai belum menyampaikan soal capres yang akan diusung.

Koalisi Indonesia Bersatu ini disambut baik oleh partai politik lainnya. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, PKB sangat terbuka bergabung dengan koalisi mana pun, termasuk yang dibangun Golkar, PPP, dan PAN.

Sebab, sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sudah menjalin komunikasi dengan Airlangga Hartarto dan sejumlah parpol lain. Hanya saja, hingga kini PKB belum menentukan sikap.

”Gus Muhaimin sudah berkomunikasi dengan Pak Airlangga dan juga dengan parpol lain, tetapi untuk tiga parpol yang berkumpul kemarin, PKB belum memastikan sikapnya, apakah bareng-bareng atau nanti membangun koalisi yang lain,” kata Jazilul, Sabtu (14/5/2022).

Sementara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tidak ingin tergesa-gesa menyikapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu.

Meski demikian, AHY mengaku tetap menghargai pembentukan koalisi tersebut. Sebab, menurut dia, pembentukan koalisi ini merupakan bentuk pembangunan budaya politik baru di Indonesia.

"Saya lebih baik tidak tergesa-gesa. Karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap lebih baik kami berproses dengan baik," kata AHY di Medan, dilansir dari Antara, Senin (16/5/2022).

Baca juga: Perahu Kosong Koalisi Golkar, PAN, PPP dan Beratnya Rivalitas Pilpres 2024

AHY sendiri sebelumnya sempat melakukan penjajakan dengan Partai Nasdem dan Golkar. Ketika itu, kedua pimpinan partai menyatakan terbukanya kemungkinan untuk berkoalisi di pilpres mendatang.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) usai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran dan pembahasan koalisi Bersatu (Beringin, Ka'bah, dan Matahari). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lainnya untuk kepentingan Pilpres 2024. Bagi PKS, butuh waktu untuk melakukan penjajakan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan koalisi.