Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi partai politik menuju Pemilu Presiden 2024 masih abu-abu.

Meski begitu, belakangan sejumlah tokoh dan partai politik mulai rajin melakukan penjajakan dengan parpol lain, menimbang kemungkinan rekanan yang paling menguntungkan.

Beberapa parpol bahkan mengaku telah berhimpun untuk kepentingan Pilpres 2024, meski belum menentukan nama calon presiden yang akan diusung.

Namun begitu, sikap partai terkait sosok capres kelak dinilai sangat bergantung pada koalisi dan capres yang akan diusung Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemilik saham politik terbesar.

Sementara, PDI-P sendiri hingga kini masih belum banyak bicara, baik soal partai koalisi maupun capresnya.

Masih abu-abu

Beberapa tokoh dan partai politik mulai rajin safari politik ke tokoh maupun parpol lainnya.

Teranyar, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan lahirnya koalisi partai mereka yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi terbentuk usai Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu pada Kamis (12/5/2022). Ketiganya mengeklaim punya visi yang sama.

“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Indonesia Bersatu pun mengeklaim bukan koalisi eksklusif. Golkar, PAN, dan PPP membuka kesempatan bagi parpol-parpol lain jika hendak bergabung.

Namun, meski sudah menyatakan terbentuknya koalisi, hingga kini ketiga partai belum menyampaikan soal capres yang akan diusung.

Koalisi Indonesia Bersatu ini disambut baik oleh partai politik lainnya. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, PKB sangat terbuka bergabung dengan koalisi mana pun, termasuk yang dibangun Golkar, PPP, dan PAN.

Sebab, sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sudah menjalin komunikasi dengan Airlangga Hartarto dan sejumlah parpol lain. Hanya saja, hingga kini PKB belum menentukan sikap.

”Gus Muhaimin sudah berkomunikasi dengan Pak Airlangga dan juga dengan parpol lain, tetapi untuk tiga parpol yang berkumpul kemarin, PKB belum memastikan sikapnya, apakah bareng-bareng atau nanti membangun koalisi yang lain,” kata Jazilul, Sabtu (14/5/2022).

Sementara, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tidak ingin tergesa-gesa menyikapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu.

Meski demikian, AHY mengaku tetap menghargai pembentukan koalisi tersebut. Sebab, menurut dia, pembentukan koalisi ini merupakan bentuk pembangunan budaya politik baru di Indonesia.

"Saya lebih baik tidak tergesa-gesa. Karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap lebih baik kami berproses dengan baik," kata AHY di Medan, dilansir dari Antara, Senin (16/5/2022).

AHY sendiri sebelumnya sempat melakukan penjajakan dengan Partai Nasdem dan Golkar. Ketika itu, kedua pimpinan partai menyatakan terbukanya kemungkinan untuk berkoalisi di pilpres mendatang.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lainnya untuk kepentingan Pilpres 2024. Bagi PKS, butuh waktu untuk melakukan penjajakan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan koalisi.

Namun demikian, Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa partainya lebih ingin membangun koalisi parpol yang mengusung semangat nasionalis-religius dibandingkan dengan parpol Islam.

"Karena secara historis kita ingin menyatukan semua komponen bangsa ini. Jadi sejarahnya bahwa nasionalis dan religius ini adalah salah satu pilar penting penopang bangsa ini," kata Pipin dalam diskusi daring, Sabtu (14/5/2022).

Bergantung PDI-P

Terkait dinamika ini, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut, partai politik cenderung akan menunggu sikap PDI-P sebelum memutuskan koalisi maupun capres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

Ada dua hal yang dianggap jadi pertimbangan parpol, yakni perahu koalisi PDI-P, lalu capres yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

Bawono berpendapat, partai lain akan menunggu apakah PDI-P benar akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung Puan Maharani-Prabowo Subianto seperti kabar yang beredar beberapa waktu belakangan.

Partai lain juga menantikan apakah betul pada akhirnya PDI-P tak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

"Apabila dua hal itu nanti terjadi, Puan Maharani dan Prabowo Subianto diusung PDI-P dan Gerindra, lalu Ganjar Pranowo tak diusung PDI-P, maka kemungkinan muncul tiga pasangan calon sangat terbuka lebar," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (16/5/2022).

Jika memang pada akhirnya PDI-P berkoalisi dengan Gerindra, diprediksi muncul 3 poros di Pilpres 2024. Poros pertama yakni PDI-P dan Gerindra mengusung Puan-Prabowo.

Poros lainnya adalah partai-partai yang bakal mengusung Ganjar Pranowo. Dengan elektabilitas yang tinggi, sosok Ganjar dinilai bakal diperebutkan.

Poros ketiga, menurut Bawono, akan muncul dari sejumlah partai politik yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Dalam survei sejumlah lembaga, Anies juga memiliki elektabilitas tinggi, bersaing dengan Ganjar dan Prabowo.

Oleh karenanya, Anies yang kini tak punya partai dinilai memiliki modal elektabilitas kuat untuk mencalonkan diri di Pilpres.

"Mungkin saja di sini akan diinisiasi oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Demokrat," ujar Bawono.

3 poros

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi juga menilai pembentukan koalisi-koalisi partai ditentukan oleh sikap akhir PDI-P sebagai satu-satunya partai yang bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.

Jika PDI-P mengusung Puan Maharani, maka partai berlambang banteng itu kemungkinkan akan "berbesan" dengan Gerindra. Jika pada akhirnya Puan yang diusung, maka nama Ganjar Pranowo bakal diperebutkan partai-partai politik lain. 

Ari berpendapat, akan muncul 3 poros di 2024 seandainya Ganjar tak diakomodasi oleh partainya sendiri.

Pertama, poros capres-cawapres Prabowo Subianto-Puan Maharani yang disokong Gerindra, PDI-P atau PKB. Pada poros ini, PDI-P harus legowo nama Puan ditempatkan di kursi calon wakil presiden.

Poros kedua, Ganjar Pranowo-AHY yang didukung Demokrat, PKS dan Nasdem dengan satu partai lain. Dengan perolehan ketiga suara partai yang sedang-sedang saja, kata Ari, koalisi ini perlu usaha besar untuk memenangkan pertarungan.

"Makanya dia harus menggaet partai lain agar bisa menggenapi suara," tuturnya.

Poros terakhir yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang baru dibentuk Golkar, PAN, dan PPP yang mungkin mengusung nama Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Sikap PDI-P

Meski dinilai jadi tolok ukur partai politik lain, PDI-P hingga kini belum banyak bicara ihwal koalisi maupun calon presidennya untuk Pilpres 2024.

Oleh survei berbagai lembaga, pasangan Puan Maharani-Prabowo Subianto dinilai akan mendapat banyak dukungan jika diusung di pemilu mendatang. Isu duet antara keduanya pun sempat mengemuka.

Beberapa waktu lalu, Prabowo diketahui melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari raya Idul Fitri, Senin (2/5/2022).

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hediprasetyo dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sementara, Megawati didampingi putra-putrinya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani serta anggota keluarga lain. Ada pula Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, politisi PDI-P Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Namun demikian, Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga menegaskan, tidak ada pembicaraan soal rencana duet Prabowo dan Puan untuk Pemilu 2024 dalam pertemuan tersebut.

"(Pembicaraan rencana duet) tidak ada. Ndak ada," ujar Eriko, seusai pertemuan.

Eriko mengeklaim, pertemuan itu lebih banyak membahas hal-hal kekeluargaan yang ringan. Di luar itu, dia mengaku tak tahu menahu pembahasan yang terjadi.

"Humornya cocok. Tapi kalau yang lain-lain saya enggak tahu ya," katanya.

Pernyataan Eriko ini juga ditegaskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco. Dia mengatakan, tidak ada kepentingan politik di balik silaturahmi Prabowo Subianto ke sejumlah tokoh saat Lebaran kemarin, termasuk ke Megawati dan Puan.

Dasco mengatakan, pandangan sejumlah pihak yang menilai silaturahmi tersebut berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024 mendatang masih terlalu dini.

"Bahwa itu ditafsirkan oleh beberapa pihak melakukan kegiatan politik, saya pikir, untuk pilpres misalnya, itu masih terlalu dini karena yang dilakukan hanya memang halalbihalal dan silaturahmi Idul Fitri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dasco menuturkan, kunjungan Prabowo ke Presiden Joko Widodo merupakan hal yang wajar karena Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah anak buah Jokowi di kabinet.

Sementara, pertemuan Prabowo dengan Megawati adalah bentuk penghargaan Prabowo kepada ketua umum PDI-P itu sebagai sosok yang lebih senior.

Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan ketika ditanya soal kemungkinan berkoalisi dengan PDI-P. Namun, ia mengakui bahwa partainya menjalin komunikasi yang baik dengan partai pimpinan Megawati itu.

“Saya pikir komunikasi kami dengan PDI Perjuangan bagus. Nantilah kita lihat perkembangannya,” kata Habiburokhman ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Lebih jauh, Gerindra mengaku belum akan mendeklarasikan koalisi untuk menyambut Pemilu 2024 dalam waktu dekat.

Di sisi lain, lanjut Habiburokhman, pihaknya membuka banyak kemungkinan untuk bekerja sama dengan parpol lain, termasuk dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN dan PPP.