Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Galang Koin dari Warga untuk Gorden Rumah Dinas DPR, Sindir Proyek Rp 43,5 Miliar

Kompas.com - 12/05/2022, 18:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggagas gerakan “koin untuk gorden rumah dinas DPR". Melalui gerakan ini, warga diajak menyumbangkan koin rupiah yang selanjutnya akan diserahkan ke DPR.

Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk sindiran dan keprihatinan partainya atas proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar.

"Kami membuat gerakan 'koin untuk gorden rumah dinas DPR' sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam. Kita ingin mengetuk hati nurani para wakil rakyat,” kata Giring melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Babak Selanjutnya Lelang Gorden, Saat Sekjen DPR Ungkap Kronologi Penentuan Pemenang Tender

Giring mengatakan, partainya sangat berharap rencana pengadaan gorden rumah dinas DPR bernilai fantastis itu dibatalkan. Proyek tersebut dinilai tidak patut dan melukai rakyat.

PSI berharap DPR mampu memperlihatkan kinerja yang mumpuni, baik dalam hal pengawasan, pembuatan undang-undang, maupun menyusun anggaran.

Bersamaan dengan itu, DPR juga diharapkan bersikap cermat dan adil ketika menyusun anggaran untuk keperluan internal.

"Kalau untuk diri sendiri saja amburadul, bagaimana kita bisa berharap DPR bisa mengawasi anggaran yang diajukan kementerian atau lembaga negara?” ujar Giring.

Giring pun mewanti-wanti seluruh kader PSI untuk mengawal kasus ini. Dia menegaskan, tidak boleh ada sepeser pun uang rakyat yang dihamburkan DPR secara serampangan.

Baca juga: Lelang Gorden Rumah Dinas DPR Dinilai Janggal, PSI: Logikanya Tender Itu Cari yang Termurah

Sementara, Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI, Furqan AMC, mengatakan, partainya sejak awal telah menolak rencana pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR.

PSI menilai, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek ini, apalagi ketika pemenang tender ditetapkan.

“Batalkan proyek pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar ini dan pindahkan anggarannya untuk perbaikan sekolah-sekolah rusak di seantero negeri,” ucap Furqan.

Adapun gerakan “koin untuk gorden rumah dinas DPR" yang digagas PSI akan dilangsungkan selama dua pekan yakni 12-27 Mei 2022.

Warga yang ingin berpartisipasi dalam gerakan ini dapat menyerahkan koin ke Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Jakarta Pusat.

Nantinya, koin rupiah yang terkumpul akan disatukan dan diserahkan ke DPR.

"Pengumpulan koin adalah bentuk sindiran terhadap DPR yang tidak sensitif pada penderitaan rakyat selama pandemi,” kata Furqan.

Baca juga: Formappi Sebut Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Janggal, Tendernya Hanya Formalitas

Sebagaimana diketahui, proyek pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, menuai kritik dari banyak pihak.

Rencana ini kian menuai sorotan setelah PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender. Pemenangan tender itu dinilai janggal lantaran perusahaan tersebut merupakan penawar dengan harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.

Berdasarkan keterangan yang diunggah di situs LPSE DPR, PT Bertiga Mitra Solusi menawarkan harga senilai Rp 43.577.559.594,23 untuk proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com