Kompas.com - 06/04/2022, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak lagi berpolemik soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap Presiden Joko Widodo terkait isu ini sudah jelas. Presiden menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sudahlah, cukup, jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

"Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu, jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas," tuturnya.

Baca juga: Larang Para Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan, Jokowi: Jangan Berpolemik, Fokus Kerja

Moeldoko mengeklaim, pemerintah tidak pernah membicarakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, atau bahkan amendemen UUD 1945.

Jika isu amendemen bergulir, maka hal itu jadi urusan DPR. Pemerintah, kata dia, tak punya kewenangan terkait ini.

Menurut Moeldoko, Jokowi pun sudah memerintahkan menterinya tak lagi menyuarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi meminta jajarannya fokus menghadapi berbagai persoalan yang lebih penting, seperti urusan pandemi.

"Justru presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu," ujar Moeldoko.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta masyarakat  berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin publik berputar-bicara soal diskursus yang tidak produktif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Nasional
Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

LPSK Akan Temui Bharada E di Bareskrim Besok

Nasional
Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Catat Kinerja Apik Semester I 2022, Berikut Deretan Capaian Ditjen PSDKP Kementerian KP

Nasional
Terobosan Politik Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024

Terobosan Politik Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024

Nasional
KSAL Resmikan Kapal Angkut KRI Teluk Calang-542 Buatan Dalam Negeri

KSAL Resmikan Kapal Angkut KRI Teluk Calang-542 Buatan Dalam Negeri

Nasional
Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Nasional
Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Nasional
Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Nasional
Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Nasional
Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan 'Booster' Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan "Booster" Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.