Kompas.com - 05/04/2022, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, penerapan sistem internet voting atau e-voting memang cocok digunakan pada skala kecil, salah satu contohnya adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021.

Namun, sistem tersebut dinilai butuh banyak pelajaran berkaca dari negara-negara lain, jika bakal digunakan untuk skala nasional.

"E-voting untuk kepala desa, iya. Tapi sekarang jumlahnya kecil, tapi untuk tingkat nasional, saya mau belajar dari India yang melakukan e-voting, tapi banyak negara-negara besar yang enggak mau melaksanakan e-voting, lebih senang yang manual," kata Tito ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Soal Usul E-voting Pemilu, Ketua Komisi II: Harus Hati-hati, di Beberapa Negara Berkembang Rawan Manipulasi

Tito mengemukakan alasan masyarakat di sejumlah negara lebih menyukai sistem manual untuk pemungutan suara ketimbang e-voting.

Sebabnya, kata dia, e-voting justru rawan terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh hacker atau peretas.

"Karena semua digital kan datanya. Sehingga banyak juga yang mau manual ngitungnya. Amerika kan juga manual," ujarnya.

Lebih jauh, Tito menyebutkan bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (parpol) lebih menyukai sistem manual.

Hal itu, kata dia, karena sistem manual dalam Pemilu dapat diawasi di setiap tahapannya.

"Dimulai dari TPS di tingkat kecamatan, itu semua bisa diawasi angkanya itu bergeraknya," jelas dia.

Ia menambahkan, e-voting memang diakui memiliki keunggulan kecepatan. Hanya saja, banyak pihak dinilai khawatir kecepatan itu justru kerap menimbulkan kesalahan, utamanya pada data angka.

"Kalau e-voting memang cepat, tapi mereka teman-teman takut kalau nanti terjadi angka yang salah atau di-hacking, di-hijack, sehingga akhirnya angkanya berubah. Kira-kira begitu plus minusnya," tutur Tito.

Sebelumnya dalam rapat, Tito Karnavian mengeklaim, Pilkades serentak yang diselenggarakan pada 2021 telah menggunakan sistem internet voting atau e-voting.

Menurut dia, sebanyak 155 desa telah dicoba menggunakan e-voting saat Pilkades.

"Memfasilitasi penerapan e-voting. Jadi, e-voting sudah dilaksanakan dalam Pilkades di 155 desa di tahun 2021," kata Tito dalam raker Komisi II DPR, Selasa.

Adapun usulan Pemilu 2024 menggunakan e-voting pertama kali diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Menurut Johnny, sistem pemungutan suara Pemilu dengan e-voting sudah banyak dilakukan di beberapa negara.

Baca juga: Mendagri Sebut 155 Pilkades Berhasil Terapkan E-Voting pada 2021

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (22/03/2022).

Salah satu negara yang terdepan dalam pengadopsian pemungutan suara digital yakni Estonia.

Ia mengatakan, Estonia sudah melaksanakan Pemilu melalui sistem e-voting yang bebas, adil dan aman sejak tahun 2005.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Nasional
Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.