Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/03/2022, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini Presiden Joko Widodo taat pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali.

Sehingga, PDI-P menilai Jokowi menolak soal wacana penundaan Pemilu. Sama seperti ketika Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Tertibkan Parpol Koalisi yang Dukung Pemilu Ditunda

Namun, terkait diamnya Jokowi saat ini, PDI-P melihat mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tengah sibuk dengan prioritas yang lain.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi lebih memilih untuk menyelesaikan tantangan pemerintah terkait kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Pak Jokowi kan sangat memahami skala prioritas. Beliau saat ini berfokus memberikan direction dampak pandemi dan juga berbagai bentuk antisipasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga minyak bumi, batu bara serta kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," ujar Hasto.

Di sisi lain, PDI-P dinilai memaklumi diamnya Jokowi karena tengah mempersiapkan penyelenggaraan G20 di Indonesia.

Tak sampai situ, PDI-P juga melihat Jokowi tengah disibukkan dengan menyusun berbagai kebijakan terkait masa depan bangsa. Salah satunya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan kan sudah dijawab dengan tegas," kata Hasto jika berkaca pada penolakan Jokowi soal presiden tiga periode beberapa tahun sebelumnya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan Pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah.

Di sisi lain, PDI-P melalui Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Wacana Pemilu Diundur Belum Ditanggapi Jokowi, PDI-P: Jadi Pemimpin Itu Jawabannya Cuma Sekali, Tidak Berubah

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi.

Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Nasional
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Nasional
Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Nasional
Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Nasional
Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Nasional
Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Nasional
Disinggung Mahfud Bertanya Seperti Polisi, Benny K Harman: Kadang Kala Lebih Tajam

Disinggung Mahfud Bertanya Seperti Polisi, Benny K Harman: Kadang Kala Lebih Tajam

Nasional
Profil Irjen Akhmad Wiyagus, Penerima Hoegeng Awards yang Jadi Kapolda Jabar

Profil Irjen Akhmad Wiyagus, Penerima Hoegeng Awards yang Jadi Kapolda Jabar

Nasional
Mahfud Ungkap Dugaan Pencucian di Bea Cukai Soal Impor Emas Rp 189 Triliun

Mahfud Ungkap Dugaan Pencucian di Bea Cukai Soal Impor Emas Rp 189 Triliun

Nasional
Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Saya Ketua Komite TPPU

Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Saya Ketua Komite TPPU

Nasional
Plt Menpora: Pak Presiden Sudah Nyatakan, Olahraga Jangan Dikaitkan dengan Masalah Politik

Plt Menpora: Pak Presiden Sudah Nyatakan, Olahraga Jangan Dikaitkan dengan Masalah Politik

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Abraham Samad, Insiden 'Rumah Kaca', dan Tuduhan Sasar Anas

GASPOL! Hari Ini: Abraham Samad, Insiden "Rumah Kaca", dan Tuduhan Sasar Anas

Nasional
KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

Nasional
Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Nasional
Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke