Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tertibkan Parpol Koalisi yang Dukung Pemilu Ditunda

Kompas.com - 04/03/2022, 12:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menertibkan beberapa partai koalisi pemerintah yang justru menyuarakan adanya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut perlu dilakukan Jokowi sebagai respons terhadap wacana penundaan pemilu. Selain itu, Jokowi pun juga perlu mengumumkan sikap untuk tegas menolak wacana tersebut.

"Jokowi harus muncul ke media dan rakyat untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia punya keinginan memperpanjang masa jabatan presiden. Tertibkan diri sendiri dan kelompoknya. Lalu tertibkan juga partai partai koalisi yang mendukung pemilu ditunda," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Parpol Usung Wacana Pemilu Ditunda dan Jokowi 3 Periode Bisa Jadi Tumbal Politik

Ujang berpandangan, Jokowi perlu juga menertibkan lingkarannya di Istana Presiden.

Sebab, muncul isu yang berembus adanya wacana penundaan pemilu telah dikoordinasikan melalui lingkaran Istana Presiden.

Salah satu isu yang berembus yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut mengundang salah satu ketua umum partai politik untuk membicarakan penundaan pemilu dan mendukung usulan tersebut.

Ujang menilai, Jokowi tidak perlu mengundang partai-partai koalisi untuk menyamakan sikap terkait wacana penundaan pemilu.

"Karena bagaimanapun penundaan pemilu itu tak perlu dan wacananya segera diakhiri," ujarnya.

Baca juga: PSI Dinilai Bunuh Diri Dukung Ide Jokowi 3 Periode

Adanya partai-partai politik koalisi pemerintahan yang menyuarakan wacana tersebut dinilai hanya sebatas pemaksaan kehendak golongan.

Dengan demikian, Ujang menilai wajar jika ada pula partai koalisi pemerintah yang justru menolak wacana tersebut, termasuk PDI Perjuangan (PDI-P).

Partai koalisi yang menolak tentu berpandangan bahwa wacana penundaan pemilu jelas melanggar hukum konstitusi di mana mengamanatkan pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.

"Perpecahan sikap partai partai koalisi terhadap penundaan pemilu yang berujung pada akan adanya perpanjangan masa jabatan presiden, itu karena pemaksaan kehendak dan membagal konstitusi," tutur Ujang.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Harus Turun di 2024

Terakhir, Ujang mengingatkan agar Presiden Jokowi, lingkaran Istana, dan partai-partai koalisi harus taat pada konstitusi.

Jika tetap kekeh pada keinginan menunda pemilu, rakyat akan menggunakan kedaulatan tertingginya untuk menghentikan pemerintahan.

"Pemilu 2024 harus jalan. Presiden dan partai partai koalisi harus taat konstitusi. Jika mereka main-main dan ingin menunda pemilu dengan amendemen, maka rakyat yang menghentikan mereka," pungkasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com