Salin Artikel

Sekjen PDI-P: Mau Dikemas Aneka Kamuflase, Sikap Jokowi Tetap Tolak Penundaan Pemilu

Sehingga, PDI-P menilai Jokowi menolak soal wacana penundaan Pemilu. Sama seperti ketika Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Namun, terkait diamnya Jokowi saat ini, PDI-P melihat mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tengah sibuk dengan prioritas yang lain.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi lebih memilih untuk menyelesaikan tantangan pemerintah terkait kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Pak Jokowi kan sangat memahami skala prioritas. Beliau saat ini berfokus memberikan direction dampak pandemi dan juga berbagai bentuk antisipasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga minyak bumi, batu bara serta kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," ujar Hasto.

Di sisi lain, PDI-P dinilai memaklumi diamnya Jokowi karena tengah mempersiapkan penyelenggaraan G20 di Indonesia.

Tak sampai situ, PDI-P juga melihat Jokowi tengah disibukkan dengan menyusun berbagai kebijakan terkait masa depan bangsa. Salah satunya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan kan sudah dijawab dengan tegas," kata Hasto jika berkaca pada penolakan Jokowi soal presiden tiga periode beberapa tahun sebelumnya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan Pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah.

Di sisi lain, PDI-P melalui Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi.

Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/12482131/sekjen-pdi-p-mau-dikemas-aneka-kamuflase-sikap-jokowi-tetap-tolak-penundaan

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke