Soal Isu Penundaan Pemilu, Sekjen PDI-P: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak untuk menyudahi polemik wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi. Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

Hasto tidak membeberkan lebih lanjut soal sosok di sekitar Jokowi yang ia maksud.

Baca juga: PKS: Diamnya Jokowi Multitafsir, Bisa Dianggap Dukung Pemilu Ditunda

Namun, Hasto menegaskan, sikap PDI-P yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 senapas dengan sikap Jokowi yang juga tak setuju. Jokowi juga menolak ide jabatan presiden maksimal tiga periode.

Ia mengungkit pernyataan Jokowi yang pernah menyebut bahwa pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan sudah menampar wajahnya, cari muka, dan ingin menjerumuskan Jokowi.

"Kami tegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan ini senapas dengan sikap Presiden Jokowi karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur juga dari konsistensi dalam sikapnya," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga menekankan bahwa PDI-P mematuhi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

PDI-P, kata Hasto, juga menghormati kultur demokrasi di mana pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Baca juga: PSI Tolak Wacana Pemilu Ditunda, tapi Dukung Jokowi 3 Periode

"Jadi, ada tidak ada survei, sikap dari ibu Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan, itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi," kata Hasto.

Diketahui, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.