Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Semua Pihak Dukung Pemindahan IKN, Bamsoet: Pembangunan Nasional Amanat Konstitusi

Kompas.com - 03/03/2022, 16:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan pembangunan nasional yang artinya sudah menjadi amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pembangunan nasional.

Untuk itu, dia berharap seluruh pihak di Indonesia mendukung lancarnya proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

"Melaksanakan pembangunan nasional merupakan amanat konstitusi. Karenanya, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia, unsur TNI-Polri, akademisi serta para penyelenggara negara dapat bersatu padu, bersinergi dan memberikan dukungan agar pembangunan IKN Nusantara dapat berjalan lancar dan tepat waktu," kata Bambang dalam diskusi virtual Kosadata bertajuk "Merancang IKN Jadi Smart Forest City", Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Jokowi Singgung Debat WhatsApp Soal IKN di Rapim TNI-Polri, Pengamat: Harusnya Bahas Hal Strategis

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, proyek pembangunan IKN Nusantara tidak memiliki tujuan lain selain untuk masa depan anak bangsa.

Dia melihat, IKN Nusantara perlu dimaknai sebagai satu semangat dan representasi masyarakat Indonesia yang dinamis, cepat serta modern.

"IKN Nusantara menggambarkan masyarakat yang berpikir jauh ke depan, memanfaatkan teknologi yang efisien dan nyaman serta meneruskan warisan budaya Indonesia," klaim Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan hal tersebut setelah berkaca pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan, IKN Nusantara akan memiliki 70 persen area hijau.

Kemudian, IKN Nusantara juga diklaim akan mendorong 80 persen penggunaan transportasi publik yang didukung dengan energi hijau.

"Pemerintah telah membuat konsep perencanaan pembangunan IKN Nusantara, yang berbasiskan pada area hijau dan hutan," imbuh dia.

Meyakinkan tak ada persoalan di pemindahan IKN, Bamsoet menilai Presiden Jokowi hanya berupaya mewujudkan cita-cita besar tiga presiden sebelumnya.

Baca juga: Bappenas Ungkap Skenario Jumlah Penduduk di IKN Nusantara 1,9 Juta

Dia mengatakan, tiga Presiden RI sebelumnya yaitu Presiden Pertama RI Soekarno, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mewacanakan pemindahan IKN.

"Pada tahun 1957, Presiden Soekarno bercita-cita memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada 1997, Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol Jawa Barat. Pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan opsi pemindahan ibu kota negara baru," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com