PSI Tolak Wacana Pemilu Ditunda, tapi Dukung Jokowi 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menegaskan partainya menolak adanya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, mendukung agar Joko Widodo (Jokowi) kembali jadi presiden.

Menurut Dea, PSI sebagai pencinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali.

"Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (3/3/2022).

Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, katanya, dilakukan khususnya pada klausul masa jabatan presiden agar menjadi dibatasi maksimal tiga periode.

Baca juga: Jubir: Kapan Pun Pemilu Dilaksanakan, PSI Siap

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak Jusuf Kalla bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil dan transparan di 2024," ungkapnya.

Tolak pemilu ditunda

Sementara untuk Pemilu 2024, katanya, harus tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan antara penyelenggara Pemilu, DPR dan pemerintah.

"Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024," kata Dea.

Dea melanjutkan, begitu pun PSI bersikap agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada November 2024.

Hal itu juga sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: PKS: Diamnya Jokowi Multitafsir, Bisa Dianggap Dukung Pemilu Ditunda

Terkait alasan ekonomi yang menjadi urgensi wacana penundaan Pemilu 2024, Dea mengaku tak sependapat dengan hal tersebut.

Dia mengungkit bagaimana pemerintah, dan penyelenggara pemilu justru berhasil melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

"Faktanya, kita pernah menyelenggarakan Pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020 lalu," ujarnya.

Di sisi lain, Dea mengingatkan bahwa Pemilu merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara demokratis.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Harus Turun di 2024

Sehingga, adanya wacana penundaan Pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeur, dinilai akan mencederai demokrasi Indonesia.

Diketahui, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.